KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Menyusul jadwal pembangunan konstruksi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang bakal dimulai pada Agustus 2022 ini, Kota Balikpapan mulai menyusun sejumlah program untuk menyelaraskan rencana tahapan pemindahan IKN ke wilayah Kaltim.
Sejumlah program tersebut akan dimasukkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2023 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari, mengatakan sejumlah program tersebut saat ini masih dalam tahap proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2023.
"Dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2023, kami akan selaraskan dengan perkembangan IKN," ujarnya di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Jumat (29/7/2022).
Adapun sejumlah program yang akan diselaraskan dengan perkembangan IKN, di antaranya menyangkut dengan program Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas Perizinan.
Hal tersebut dikarenakan letak Kota Balikpapan yang akan menjadi kota penyangga sekaligus gerbang IKN akan banyak terdampak.
"Memang ada banyak hal yang terkait tentunya, diantaranya dengan adanya perkembangan IKN ini maka berdampak yang luar biasa, makanya kami mengingatkan kepada perizinan dan DPPR harus siap untuk menyusun regulasi terkait hal tersebut," tambahnya.
Sementara itu, mengenai hasil pembahasan KUA PPAS sendiri Subari katakan akan dilanjutkan dengan pembahasan di Badan Anggaran sebelumnya ditetapkan menjadi APBD Kota Balikpapan Tahun 2023.
Penulis: Laeko
Editor: Supiansyah
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari, mengatakan sejumlah program tersebut saat ini masih dalam tahap proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2023.
"Dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2023, kami akan selaraskan dengan perkembangan IKN," ujarnya di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Jumat (29/7/2022).
Adapun sejumlah program yang akan diselaraskan dengan perkembangan IKN, di antaranya menyangkut dengan program Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas Perizinan.
Hal tersebut dikarenakan letak Kota Balikpapan yang akan menjadi kota penyangga sekaligus gerbang IKN akan banyak terdampak.
"Memang ada banyak hal yang terkait tentunya, diantaranya dengan adanya perkembangan IKN ini maka berdampak yang luar biasa, makanya kami mengingatkan kepada perizinan dan DPPR harus siap untuk menyusun regulasi terkait hal tersebut," tambahnya.
Sementara itu, mengenai hasil pembahasan KUA PPAS sendiri Subari katakan akan dilanjutkan dengan pembahasan di Badan Anggaran sebelumnya ditetapkan menjadi APBD Kota Balikpapan Tahun 2023.
Penulis: Laeko
Editor: Supiansyah
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
