Disampaikan bahwa korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan layanan pengobatan atau perawatan.
"Jadi sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung karena dikarenakan sudah ditanggung oleh instansi lain. Pelayanan kesehatan akibat penganiayaan tidak masuk yang ditanggung," ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (15/4).
Dia menjelaskan terkait dengan korban penganiaan dapat berkoordinasi dengan LPSK. "Untuk kasus penganiayaan ini masuk ke LPSK jadi memang tidak masuk ke BPJS Kesehatan," jelasnya.
Sebelumnya, kuasa hukum korban, Sapto Hadi Pamungkas menuturkan bahwa kliennya harus mengeluar biaya sendiri untuk perawatan luka karena penganiaan.
"Sesuai konfirmasi petugas rumah sakit bahwasanya korban tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan," ujarnya.
Penulis: Yudi Hadi
Editor: Supiansyah
Disampaikan bahwa korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan layanan pengobatan atau perawatan.
"Jadi sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung karena dikarenakan sudah ditanggung oleh instansi lain. Pelayanan kesehatan akibat penganiayaan tidak masuk yang ditanggung," ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (15/4).
Dia menjelaskan terkait dengan korban penganiaan dapat berkoordinasi dengan LPSK. "Untuk kasus penganiayaan ini masuk ke LPSK jadi memang tidak masuk ke BPJS Kesehatan," jelasnya.
Sebelumnya, kuasa hukum korban, Sapto Hadi Pamungkas menuturkan bahwa kliennya harus mengeluar biaya sendiri untuk perawatan luka karena penganiaan.
"Sesuai konfirmasi petugas rumah sakit bahwasanya korban tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan," ujarnya.
Penulis: Yudi Hadi
Editor: Supiansyah