Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Kota Balikpapan, Meikel Arruan kepada korankaltim.com, Minggu (22/8/2021) hari ini. "Sampai hari ini masyarakat belum menerima sepeserpun hak atas lahannya, padahal sebentar lagi jalan tol tersebut diresmikan," kata Meikel.
Ganti rugi belum selesai sejak peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi pada 2011 lalu atau 10 tahun. GMNI mendesak agar persoalan tersebut diselesaikan khususnya pada Seksi 1 RT 42 Karang Joang, Balikpapan Utara.
"Warga sudah terlalu lama menunggu. Pengadilan Negeri Balikpapan sejatinya telah menetapkan ganti rugi warga pada 7 Agustus 202 lalu, dan uangnya telah dititipkan ke mereka. Namun karena mekanisme antar instansi yang terlalu berbelit-belit, sehingga uang tersebut belum sampai ke tangan warga," papar Meikel.
GMNI menyayangkan pemerintah terlalu lamban dalam menyelesaikan hak warga. Padahal sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk mencari penghasilan dengan berkebun. "Ini jadi kerugian bagi warga, mereka telah kehilangan salah satu sumber penghasilannya," ujar Meikel.
Organisasi mahasiswa berhaluan Marhaenisme ini akan terus mendorong pemerintah terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan agar segera menyelesaikan ganti rugi atas lahan warga tersbut. "Jelas kami akan selalu berdiri bersama warga untuk menuntut pemerintah menyelesaikan tanggung jawabnya hingga selesai," tegas Meikel.
Penulis: Hendra
Editor: Aspian Nur
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Kota Balikpapan, Meikel Arruan kepada korankaltim.com, Minggu (22/8/2021) hari ini. "Sampai hari ini masyarakat belum menerima sepeserpun hak atas lahannya, padahal sebentar lagi jalan tol tersebut diresmikan," kata Meikel.
Ganti rugi belum selesai sejak peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi pada 2011 lalu atau 10 tahun. GMNI mendesak agar persoalan tersebut diselesaikan khususnya pada Seksi 1 RT 42 Karang Joang, Balikpapan Utara.
"Warga sudah terlalu lama menunggu. Pengadilan Negeri Balikpapan sejatinya telah menetapkan ganti rugi warga pada 7 Agustus 202 lalu, dan uangnya telah dititipkan ke mereka. Namun karena mekanisme antar instansi yang terlalu berbelit-belit, sehingga uang tersebut belum sampai ke tangan warga," papar Meikel.
GMNI menyayangkan pemerintah terlalu lamban dalam menyelesaikan hak warga. Padahal sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk mencari penghasilan dengan berkebun. "Ini jadi kerugian bagi warga, mereka telah kehilangan salah satu sumber penghasilannya," ujar Meikel.
Organisasi mahasiswa berhaluan Marhaenisme ini akan terus mendorong pemerintah terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan agar segera menyelesaikan ganti rugi atas lahan warga tersbut. "Jelas kami akan selalu berdiri bersama warga untuk menuntut pemerintah menyelesaikan tanggung jawabnya hingga selesai," tegas Meikel.
Penulis: Hendra
Editor: Aspian Nur
