1 menit baca1.155 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Sudah sejak lama Balikpapan dikenal sebagai kota tanpa tambang. Kendati ada berbagai kantor perusahaan pertambangan beroperasi di Madinatul Iman.
Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu, membuat sebagian sektor perizinan yang dikelola pemerintah daerah bakal diurus oleh pusat.
Bahkan disebut-sebut Balikpapan berpotensi menjadi kota tambang apabila sektor perizinan tak lagi digarap pemerintah daerah.
Walau telah ada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Termasuk Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2013 yang menegaskan sebagai kawasan bebas tambang batu bara.
"Saya kira ndak lah, tidak sampai ke sana. Lagi pula orang akan berhitung potensi. Walau ada potensi, wilayah tidak luas, jadi tidak bisa ditambang juga," kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, Selasa (20/10/2020).
Disinggung apakah Pemkot Balikpapan akan memperkuat regulasi agar daerah ini benar-benar bebas dari penambangan batu bara setelah Omnibus Law diterapkan. Ia kembali meyakini tidak akan terjadi eksplorasi emas hitam.
"Saya kira ndak mungkin karena wilayahnya (Balikpapan) nggak luas," sambungnya.
Hanya saja pemerintah kota lebih menitikberatkan klaster perizinan pada Omnibus Law. Di mana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Sehingga kota ini berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut. "Pendapatan yang diterima kan hampir Rp15 miliar," pungkasnya.
Penulis: Hendra
Editor : Bambang Irawan
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
