Yamin didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Jalan Dinas (PU) Dody menjelaskan, di lokasi jalan rusak sepanjang 475 meter segera dipasang batu telford dan agregat. Namun terlebih dahulu dilakukan pembersihan lumpur yang ada di permukaan jalan.
“Hari ini (Senin, Red) proses penanganan jalan rusak dimulai yaitu mobilisasi alat berat ke lokasi dan pengangkutan batu. Jika tidak ada kendala maka penanganan jalan rusak membutuhkan waktu sekitar dua pekan,” jelas Dody.
Seperti diketahui, Jalan Sebelimbingan – Tuana Tuha rusak parah akibat tingginya curah hujan beberapa pekan terakhir. Rusaknya jalan tidak terhindarkan meskipun sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan penanganan oleh beberapa perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Sejak tersambungnya akses jalan poros Kecamatan Kota Bangun menuju Kecamatan Tabang memang mobilitas kendaraan yang melintas di Sebelimbingan Tuana Tuha cukup tinggi, sementara badan jalan tersebut belum dilakukan pengerasan jalan,” ungkap Dody.
Dinas PU mengimbau agar selama proses pekerjaan, masyarakat tidak melewati jalan tersebut sehingga perbaikan jalan bisa maksimal dan selesai sesuai target pekerjaan.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kukar H Rudiansyah prihatin ketika melihat langsung kondisi jalan Sebelimbingan-Tuana Tuha.
Menurutnya, kondisi jalan yang makin parah ini seharusnya direspon pihak perusahaan sekitar dan ber gotong royong memperbaiki. "Kita minta tolong dengan perusahaan yang ada di wilayah hulu untuk bisa membantu," katanya.
Ia mengungkapkan tingkat kepedulian perusahaan pada saat seperti ini dipertanyakan. Masih peduli atau tidaknya perusahaan terhadap keadaan sekitar. Jangan terkesan mengambil manisnya yakni dengan mengeruk SDA Kukar tanpa mampu berbuat sesuatu yang nyata bagi masyarakat Kukar.
"Saya pikir ini jangan menunggu korban jiwa dan menambahnya derita masyarakat, baru mereka (perusahaan, Red.) bergerak, ada beberapa perusahaan besar disana IP, Gunung Bayan, REA Kaltim dan masih banyak perusahaan lain, masa sih tutup mata dengan kondisi ini," ungkapnya.
Rudi menegaskan, secara kelembagaan DPRD Kukar berhak merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan. "Kita akan lihat kepedulian perusahaan di Kukar jika tidak mau peduli, bisa DPRD rekomendasikan untuk dievaluasi, sudah berapa banyak hasil yang didapat perusahaan dari bumi Kutai, dan harusnya kesadaran sendiri untuk proaktif membantu mengatasi masalah masyarakat yang ada di sekitarnya," tegasnya. (adv/hei)
