Sosialisasi garapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar yang dihadiri 193 kepala desa (Kades) se-Kukar ini dilaksanakan di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang.
“Sosialisasi tentang Perbup BKKD dan juga penyampaian tentang perubahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat di tahun 2024 makanya kita sosialisasikan hari ini,” kata Kepala DPMD Kukar, Arianto kepada korankaltim.com, Senin (27/11/2023).
Arianto mengungkapkan, untuk program BKKD ini Pemerintah Kukar punya Perbup Nomor 63 Tahun 2021 dan perubahannya Perbup 15 dan Perbup 36 yang kemudian disosialisasikan kepada aparatur desa untuk melaksanakannya agar dalam implementasinya di desa masing-masing tidak ada yang salah dalam penerapannya.
“Harapan kami teman-teman desa setelah mengikuti sosialisasi ini mereka paham tentang program BKKD bisa melaksanakan di desa dan mudah-mudahan tidak ada permasalahan,” ungkapnya.
Dalam perjalanannya sejak 2022, evaluasi dari DPMD terkait program BKKD sejauh ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari BKKD program 50 juta per RT, BKKD Terang Kampungku, BKKD tenaga Kesehatan (Nakes), BKKD Posyandu, semuanya sudah bisa berjalan, karena prinsipnya desa sudah paham pengelolaan keuangan Desa.
“Karena ada regulasi yang bagaimana tata kelola keuangan desa mulai perencanaannya, pelaksanaan sampai pelaporan, jadi ketika kita beri BKKD mereka (pemerintah desa, red) tidak kaget untuk mengelola keuangan jadi sosialisasi ini supaya nanti ada percepatan dalam menyusun perencanaan karena insya Allah kan ini sudah ada perencanaan 2024 ini APBDes-nya,” tegasnya.
Dengan ada sosialisasi ini aparatur desa bisa lebih paham lagi, karena juga kegiatan serupa sudah dilakukan sebelumnya namun dengan teknis zoom meeting.
“Hari ini ada waktu kita kumpulkan semua bersama agar bisa lebih paham lagi untuk kemudian diinfokan ke perangkat desa di wilayahnya masing-masing,” pungkas Arianto. (Adv)
Editor: Maruly Z