Mengusung tema "Optimalisasi Sinergitas Tim PORA dalam rangka Kebangkitan Perekonomian dan Penegakan Hukum" diharapkan dapat membangun sinergitas antar instansi terkait sehingga dijadikan wadah untuk saling bertukar informasi guna memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap WNA di Wilayah Kabupaten Berau.
Rapat dihadiri instansi terkait antara lain perwakilan dari Kesbangpol Berau, Kemenag Berau, Kejaksaan Negeri Berau, Polres Berau, TNI AL, Kodim 0902/BRU, Disdukcapil Berau, Skadron-13/Serbu, BIN dan Bea Cukai.
Dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Berau, Salim menyampaikan bahwa Kabupaten Berau merupakan daerah potensial untuk penopang Ibu Kota Negara (IKN).
Kedatangan orang asing di wilayah Kabupaten Berau dengan berbagai keperluan diharapkan akan membantu menggerakan perkenonomian Kabupaten Berau sejalan dengan fungsi Pengawasan Orang Asing. "Tentu kedatangan orang asing dapat membantu menggerakkan ekonomi di bidang pariwisata," ujar Salim.
Dalam rapat tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, Benyamin Kali Patembal berharap Harahap dengan membahas mengenai tugas dan fungsi anggota Tim PORA serta mengangkat Isu Aktual seperti Warga Negara Asing yang meresahkan, Pencabutan Negara Bebas Visa Kunjungan dan Kegiatan Perlintasan Ilegal.
Dimana isu-isu tersebut berkaitan dengan kondisi sosial dan geografis wilayah Kabupaten Berau yang harus diantisipasi bersama demi menjaga kedaulatan negara.
"Kita sebagai TIMPORA harus Membangun Pola Kerja melalui sinergitas di lapangan dan keterpaduan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing" Ujar Benyamin, Kepada Korankaltim.com hari ini.
Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Kasubsi TI Inteldakim, Yunus, dalam sesi tanya jawab tersebut disampaikan terkait isu-isu yang ditemui di lapangan antara lain tentang keberadaan Manusia Perahu dan status kewarganegaraannya oleh perwakilan dari Pos Angkatan Laut Berau dan Pulau Derawan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau, David Pamuji mengatakan bahwa kehadiran manusia perahu di Wilayah Kabupaten Berau merupakan hal yang berlangsung lama dan berulang-ulang.
David mengkhawatirkan bisa menimbulkan konflik dengan warga setempat manusia perahu tersbut bermukim. "Sebaiknya rapat Tim PORA untuk dilakukan mencakup sampai wilayah peisir mulai Kecamatan Tabalar hingga Biduk-Biduk." jelas David.
David juga menjelaskan mengenai kasus manusia perahu yang memiliki KTP dan difasilitasi oleh Ormas/LSM dengan kategori non dokumen.
Dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Tim Pora ini diharapkan untuk kedepannya komunikasi yang baik dapat terus terjalin sehingga sinergitas antar instansi dalam pertukaran informasi dan pengawasan orang asing menjadi lebih baik. (Adv)
Editor: Aspian Nur