Semua Perusahaan Sektor Kontruksi Diminta Wali Kota Samarinda Wajib Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Samarinda hadir untuk melindungi masyarakat, terutama pekerja konstruksi yang memiliki resiko pekerjaan yang tinggi. Pemberi kerja jasa konstruksi wajib untuk mendaftarkan pekerjanya kedalam program JKK dan JKM dengan tujuan untuk melindungi seluruh pekerja kontruksi dari resiko pekerjaan.

Walikota Samarinda mengintruksikan kepada seluruh instansi terkait agar mengingatkan kepada perusahaan sektor jasa konstruksi, bahwa perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam Program JKK dan JKM. Termasuk perlindungan pekerja rentan di lingkungan kerja perusahaan melalui dana CSR, sekaligus pemberian sanksi kepada pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai peraturan perundangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor BPJS Ketengakerjaan Cabang Samarinda ,Agus Dwi Fitriyanto menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah Kota Samarinda terus berkolaborasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial, salah satunya adalah dengan adanya kegiatan ini, Focus Group Discussion (FGD) terkait perlindungan pekerja jasa konstruksi.

“Harapannya pemerintah daerah Kota Samarinda melalui kegiatan ini organisasi perangkat daerah dapat bersinergi dalam optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi di Kota Samarinda,” papar Agus.

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor dengan resiko terjadi kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Terkait hal tersebut, Agus berharap seluruh tenaga kerja di sektor Jasa Kontruksi terlindungi perogram BPJS Ketenagakerjaan agar dapat bekerja dengan nyaman dan aman,” ucap Agus. (adv)

Semua Perusahaan Sektor Kontruksi Diminta Wali Kota Samarinda Wajib Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini