Pertemuan ini membahas Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018. DPRD Kabupaten Berau ingin mengetahui jenis kegiatan Disbudpar sekaligus usulan anggaran kegiatannya. Diketahui, dinas mengajukan usulan anggaran mencapai Rp9 miliar lebih.
Terbentur kondisi keuangan daerah, Komisi II belum bisa merestui seluruh usulannya. Dari perhitungan sementara, yang memungkinkan dukungan dana pemda hanya senilai Rp3.135.760.400.
Pimpinan rapat, Ahmad Rizal menerangkan inti pembahasan adalah membedah isi program yang diajukan masih sesuai RPJM dan visi/misi kepala daerah. DPRD tidak ingin, anggaran yang diajukan melenceng dari kepentingan masyarakat. Dan dari pembahasan ini juga, nantinya akan dibawa ke Banggar untuk dibicarakan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dicapai Kesepakatan KUA - PPAS antara Banggar DPRD dengan TAPD.
“Kita memang prihatin dengan anggaran buat Disbudpar. Realitanya anggaran kita memang lagi ambruk,” kata Ahmad Rizal.
Dengan kemampuan keuangan yang lebih kecil dari usulan, Ahmad Rizal berharap Disbudpar bisa memaksimalkan anggaran yang disediakan. Setidaknya, dengan alokasi yang masih belum sesuai harapan, dinas bisa memilah dan memprioritaskan target kepariwisataan agar tetap bisa dimaksimalkan.
“Saat ini kita benar-benar fokus perkembangan pariwisata agar bisa menghasilkan PAD yang besar buat daerah,” terangnya.
Di sisi lain Kadisbudpar Berau, H Mappasikra menerangkan besaran anggaran yang diberikan nantinya akan sangat berpengaruh sekali dengan harapan dinas dalam memajukan seluruh kampung untuk pengembangan wisatanya. Mengingat, anggaran yang diajukan dan yang dialokasikan, sangat jauh turunnya. Namun, dalam hal ini dinas masih berharap angka yang ada masih bisa berubah karena belum final. Dan itu sudah disampaikan ke Komisi II, agar ada pertimbangan lagi dalam penetapannya.
“Kami sebenarnya ingin berbuat lebih untuk kemajuan pariwisata di Berau bukan hanya promosi tanpa ada kegiatan,” kata dia.
Dia menjelaskan dengan bantuan keuangan yang seret, Disbudpar hanya bisa promosi. Padahal kata dia tahun depan dinas menargetkan bisa mengembangkan seluruh potensi wisata yang ada di setiap kampung yang membutuhkan pengembangan wisata.
“Ini perlu biaya,” jelas dia. Jika hanya melakukan promosi menurut Mappasikra bisa merugikan potensi wisata, karena tidak ada pembinaan.
Saat ini dari 13 kecamatan di Kabupaten Berau, sekitar 8 kecamatan di dalamnya ada kampung yang masing-masing punya potensi wisata. Seharusnya kata dia, pemerintah wajib ikut serta mengembangkannya.
“Setelah berkembang, baru kita coba buka buat bekerjasama dengan pihak ketiga atau bersama masyarakat di dalam pengelolaannya,” pungkasnya. (ind/adv)
