Selain itu dia terangkan, pemindahan IKN ke Kaltim kan membawa perubahan dan tentunya juga akan berdampak besar bagi masyarakat setempat.
Baik itu meliput problematika multi komplek baru di tengah masyarakat, yang mencakupi masalah sosial, agama, ekonomi, pendidikan, transportasi, keamanan dan lainnya.
"Hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan tetap memperhatikan kelestarian kearifan lokal maupun budaya serta adat istiadat setempat sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik secara horizontal maupun vertikal di kemudian hari," bebernya.
Tak hanya itu, dia juga meminta kepada pemerintah, dalam pembangunan IKN ini agar dapat melibatkan pihak kesultanan maupun tokoh adat setempat lainnya untuk dapat ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan IKN.
Hal tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama maupun kesultanan sebagai representasi dari keanekaragaman budaya dan adat istiadat Indonesia.
"ini perlu dilakukan oleh pemerintah dengan harapan bahwa langkah ini akan mampu meredam potensi timbulnya gejolak di tengah masyarakat kalangan bawah sehingga tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh sekelompok golongan yang memiliki kepentingan tertentu untuk menekan pemerintah," bebernya.
Terkait dengan penyelesaian berbagai permasalahan maupun sengketa lahan yang timbul sebagai dampak dari pembangunan IKN ini seyogyanya dilakukan dengan membangun jalur komunikasi maupun mediasi secara persuasif antara pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat.
"Sehingga diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif," pungkasnya.
Penulis: Laeko
Editor: Supiansyah
