Dalam Rapat Paripurna tersebut, Fraksi Nasdem, Fraksi Bulan Bintang Demokrasi, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat dapat menerima dan menyetujui naskah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Meskipun demikian, fraksi-fraksi tersebut juga memberikan saran dan masukan kepada eksekutif. Seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem yang disampaikan, Ahmad Rizal mengungkapkan, Pemkab Berau dituntut untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah (PAD) sehingga tidak terlalu bergantung dengan anggaran dari pusat bahkan dana perimbangan.
“Ada beberapa poin penekanan yang kita sampaikan pada saat ini yaitu, Fraksi Nasdem meminta agar Pemkab Berau bisa menerapkan atau memberikan kebijakan target kepada perusahaan yang ada untuk peningkatan PAD di daerah. Begitu juga, DPRD meminta agar seluruh Perusda yang ada bisa memberikan LPj-nya ke DPRD terkait berapa besar kontribusi yang diberikan daerah,” terangnya.
Sedangkan dari Fraksi Bulan Bintang Demokrasi, Kamaruddin menyoroti soal pemadaman listrik yang terjadi saat ini. Pemda diminta dapat mencari solusi secepatnya.”Listrik merupakan kebutuhan hak banyak orang, dan selayaknya Pemda bisa segera melakukan yang terbaik buat masyarakat,” terangnya.
Sedangkan Fraksi PKS, Zasmin Hambali meminta agar Pemkab Berau bisa lebih baik lagi dalam menyusun anggaran daerah agar kembali meraih WTP. ”Di tahun 2016 kemarin, Pemkab Berau mengalami kemunduran yaitu tidak mendapat WTP. Jadi, kita mendorong agar Pemda bisa lebih baik lagi di dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan,” tegasnya.
Sementara itu, dari Fraksi Golkar, Ratna SH menyampaikan, melalui LKPJ ini menjadi alat ukur atas realisasi penggunaan anggaran selama setahun. ”Fraksi Golkar menyadari, kalau saat ini merupakan tahun-tahun yang sulit buat daerah karena defisit. Akan tetapi keadaan ini tidak saja terjadi di Berau, namun seluruh daerah. Sehingga mari seluruh komponen bisa bekerjasama di dalam menggali potensi yang ada. Dengan tujuan, agar fungsi pelayanan tetap bisa terlaksanakan dengan baik buat masyarakat,” tukasnya.
Dari Fraksi Demokrat dan PAN, senada dengan apa yang diinginkan fraksi lainya.
Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menerangkan, daerah menghadapi tantangan mencapai WTP. Sebab, LKPj yang dilakukan daerah tidak dimasukan pelaporan LPj setiap Kampung terkait penggunaan ADK. ”Kita tetap optimis mencapai WTP tersebut, mengingat saat ini kita sudah melakukan beberapa proses terkait LPj para Kepala Kampung agar bisa melaporkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” terangnya.
Menutup rapat paripurna, pimpinan DPRD menandatangani dokumen pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2016 bersama Wabup Agus Tantomo. (ind/adv)
