KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ingin mencari pembenaran di balik rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Diperkirakan hanya 60 persen dari target 77,5 persen yang telah dicanangkan.
Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha mengatakan mayoritas pemilihan umum yang diselenggarakan pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mengalami rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
"Sebenarnya kami sudah all out lakukan sosialisasi. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi," kata Noor Thoha, Kamis (10/12/2020).
Faktor itu tak sekadar pandemi maupun calon tunggal yang membuat warga tak memiliki pilihan calon lain. Bisa juga dikarenakan faktor ideologi hingga ekonomi.
"Tapi setidaknya, KPU sudah melakukan apa yang harus dilakukan," ujarnya.
Partisipasi pemilih yang rendah dipastikan tidak akan memengaruhi hasil dari pemungutan suara. Kendati demokrasi yang bagus karena ada kompetisi dan partisipasi.
"Hasil yang diterima pasangan calon dan kolom kosong tetap dihitung berdasarkan surat suara yang sah," sebutnya.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada ibarat sebuah event yang seluruh pembiayaan dihitung secara detail dan harus dikeluarkan. Tidak seperti berdagang atau niaga yang menghitung untung dan rugi.
Sehingga anggaran yang sudah dikeluarkan dan hasil dari pemilihan umum menjadi sebuah konsekuensi demokrasi. "Kalau mau tak rugi ya sistemnya diubah," tutup Noor Thoha.
Penulis: Hendra
Editor : Bambang Irawan
"Sebenarnya kami sudah all out lakukan sosialisasi. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi," kata Noor Thoha, Kamis (10/12/2020).
Faktor itu tak sekadar pandemi maupun calon tunggal yang membuat warga tak memiliki pilihan calon lain. Bisa juga dikarenakan faktor ideologi hingga ekonomi.
"Tapi setidaknya, KPU sudah melakukan apa yang harus dilakukan," ujarnya.
Partisipasi pemilih yang rendah dipastikan tidak akan memengaruhi hasil dari pemungutan suara. Kendati demokrasi yang bagus karena ada kompetisi dan partisipasi.
"Hasil yang diterima pasangan calon dan kolom kosong tetap dihitung berdasarkan surat suara yang sah," sebutnya.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada ibarat sebuah event yang seluruh pembiayaan dihitung secara detail dan harus dikeluarkan. Tidak seperti berdagang atau niaga yang menghitung untung dan rugi.
Sehingga anggaran yang sudah dikeluarkan dan hasil dari pemilihan umum menjadi sebuah konsekuensi demokrasi. "Kalau mau tak rugi ya sistemnya diubah," tutup Noor Thoha.
Penulis: Hendra
Editor : Bambang Irawan
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
