DPRD, kata Salehuddin, akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK itu sesuai Permendagri 13/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Beberapa langkah yang akan dilakukan yakni memastikan bahwa LHP BPK telah dikonfirmasi ke semua OPD dan mengawasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.
“Predikat WTP (unqualified opinion) 5 tahun berturut-turut bukan persoalan yang mudah untuk dicapai, dan kami berharap efek dari akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dapat berimplikasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada semua tingkatan birokrasi yang kemudian diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan PAD,” ungkap Salehuddin. (hei)
DPRD, kata Salehuddin, akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK itu sesuai Permendagri 13/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Beberapa langkah yang akan dilakukan yakni memastikan bahwa LHP BPK telah dikonfirmasi ke semua OPD dan mengawasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.
“Predikat WTP (unqualified opinion) 5 tahun berturut-turut bukan persoalan yang mudah untuk dicapai, dan kami berharap efek dari akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dapat berimplikasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada semua tingkatan birokrasi yang kemudian diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan PAD,” ungkap Salehuddin. (hei)