"Kita ingin mendapat berbagai masukkan yang terkait dengan program peningkatan mutu pendidikan, baik itu terkait kompetensi guru maupun mutu kesiswaan dalam pembinaan seperti Olimpiade Sains Nasional," katanya kepada KoranKaltim.com, Minggu (1/12/2019).
Saparuddin yang juga berlatar belakang sebagai guru agama di salah satu SMA swasta ini mengatakan, Komisi IV ingin melihat anggaran yang dialokasikan termasuk regulasi yang diterapkan.
"Khususnya terkait payung hukum, peraturan wali kota seperti apa dan peraturan daerah seperti apa, sehingga kita ada sebuah rel atau jalur dan ada rambu-rambu yang harus dipatuhi agar tidak ada masalah di kemudian hari," ujarnya.
Terlebih sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan dan kebudayaan. "Kita melihat Pemkot Balikpapan mengalokasikan kurang lebih 23 persen, ini yang kita akan dalami," tambah Saparuddin.
Untuk diketahui,Pemkot Balikpapan memberlakukan gaji untuk guru honorer sebesar Rp2,7 juta per bulan. Bahkan bisa mencapai Rp3 juta bila jam mengajar diakumulasikan lebih dari 24 jam pelajaran. Sudah barang gaji tersebut melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim.
“Sedangkan untuk insentif ini ada perbedaan antara guru yang di kota dan di daerah pedalaman, yang di pedalaman ada mendapatkan insentif khusus yang disesuaikan dengan jarak tempuh. Alhamdulilah di Kukar kita sudah terapkan ini, agar tenaga guru tidak menumpuk di kota saja dan tidak memilih pindah ke sekolah lain," tandas Saparuddin. (adv)
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor : Hendra
