Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Hj Mitfaul Janah menyambut baik terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan Pemerintah Daerah pada DPRD Kukar.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam Pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
Hal ini tentu saja bertujuan untuk memastikan pemekaran wilayah kecamatan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, terbangunnya kehidupan demokrasi, berkembangnya perekonomian dan pengelolaan potensi daerah kecamatan, keamanan dan ketertiban, serta hubungan yang serasi antarwilayah kecamatan.
"Terkait dengan hal ini, melalui forum paripurna yang terhormat ini, Fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwa kajian dan kesimpulan tersebut tidak semata hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi semata. Perlu kajian yang lebih komprehensif pada seluruh aspek, baik meliputi aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis-nya, termasuk soal penetapan lokasi Ibukota Kecamatan," papar Mitfaul.
Ia melanjutkan hal ini penting agar tujuan pembentukan kecamatan yang baru tidak kontraproduktif dengan substansi yang ingin dicapai.
“Fraksi Partai Golkar memandang bahwa, substansi pemekaran wilayah kecamatan seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan," tegas Mitfaul.
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor: M. Huldi
