Awalnya ADK disepakati Rp 279 miliar dan
kini menjadi Rp345 miliar, atau bertambah sekitar Rp 65 miliar. Itu artinya, ada tambahan sekitar Rp500
sampai Rp600 juta untuk setiap kampung
"Diharapkan dengan besarnya dana ADK
setiap kampung mampu melakukan terobosan pembangunan agar dana tersebut
benar-benar dirasakan oleh masyarakat," harapnya.
Lanjut Waris, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019 Kabupaten Berau akhirnya disahkan
senilai Rp 3,48 triliun lebih. Dalam perubahan ini, APBD Kabupaten Berau
mengalami kenaikan senilai Rp 840 miliar atau 31,80 persen dari sebelumnya.
Pengesahan ini melalui rapat paripurna yang
digelar, Rabu (31/8) dengan disetujui delapan fraksi di DPRD Berau.
Sebelum disahkan, fraksi di DPRD memberikan
beberapa catatan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan melalui
pandangan akhir.
"Dari 8 Fraksi yang ada di DPRD Berau,
hampir keseluruhan mengharapkan pemerintah melalui SKPD dapat mengoptimalkan
sisa waktu pelaksanaan yang ada dengan memperhatikan administrasi yang aman dan
terkendali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan," pungkasnya.(*)
Awalnya ADK disepakati Rp 279 miliar dan
kini menjadi Rp345 miliar, atau bertambah sekitar Rp 65 miliar. Itu artinya, ada tambahan sekitar Rp500
sampai Rp600 juta untuk setiap kampung
"Diharapkan dengan besarnya dana ADK
setiap kampung mampu melakukan terobosan pembangunan agar dana tersebut
benar-benar dirasakan oleh masyarakat," harapnya.
Lanjut Waris, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019 Kabupaten Berau akhirnya disahkan
senilai Rp 3,48 triliun lebih. Dalam perubahan ini, APBD Kabupaten Berau
mengalami kenaikan senilai Rp 840 miliar atau 31,80 persen dari sebelumnya.
Pengesahan ini melalui rapat paripurna yang
digelar, Rabu (31/8) dengan disetujui delapan fraksi di DPRD Berau.
Sebelum disahkan, fraksi di DPRD memberikan
beberapa catatan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan melalui
pandangan akhir.
"Dari 8 Fraksi yang ada di DPRD Berau,
hampir keseluruhan mengharapkan pemerintah melalui SKPD dapat mengoptimalkan
sisa waktu pelaksanaan yang ada dengan memperhatikan administrasi yang aman dan
terkendali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan," pungkasnya.(*)