Menurut Hermanus penyesuaian NJOP atas dasar UU no 28 tahun 2019, maka dikeluarkanlah SK walikota tentang klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
“Menurut UU no 28 tadi, bahwa kita wajib melakukan penyesuaian NJOP tiap 3 tahun sekali, tetapi ini kita melakukan 5 tahun karena sebelumnya di tahun 2014,” terang Hermanus.
Dengan peninjauan kembali NJOP, lanjut Hermanus berdasar SK walikota yang baru ini, maka terjadi kenaikan 3 kelas atas klasifikasi NJOP.
Walaupun demikian Hermanus mengatakan dalam klasifikasi NJOP, sangat jauh dari harga pasar. Berbeda dengan kota di propinsi Jawa Timur yang hampir 80 persen dari harga pasarnya.
“Kita menerapkan dengan nilai NJOP. Kalau harga pasar pasti lebih besar lagi,” katanya.
Namun demikian, Ia memastikan, penyesuaian harga tanah di kota Samarinda bersifat parsial atau tidak sporadis demi menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
“Penyesuaian NJOP tanah tertinggi berada di kawasan ekonomis dan perdagangan serta objek pajak khusus,” katanya.
Tetapi lanjut Hermanus dengan penyesuaian NJOP yang berdampak terhadap pembayaran PBB-P2 yang signifikan, Walikota mengeluarkan Perwali no 9 tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus PBB-P2 hasil penyesuaian NJOP 2019.
“Pak wali tidak ingin membebani masyarakat, sehingga memberikan stimulus mulai 10 persen hingga 50 persen,” ungkap Hermanus.
Jadi sebutnya tidak mau mengutamakan kepentingan menggenjot PAD tapi dengan memberatkan warga. “Makanya diberikan stimulus. Jadi pajak yang dibayar minimal sama dengan tahun lalu,” terangnya. (kmf2)
