Saleh dalam sambutannya mengatakan perlu sinergitas seluruh stakeholder pembangunan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Tema yang diusung itu menggambarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu bagaimana melakukan transformasi ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Saleh, tranformasi itu bisa dimaknai sebagai perubahan menuju yang lebih baik dan bisa juga dimaknai dengan peningkatan atau juga penguatan ekonomi masyarakat.
“Dalam konteks ini, bagaimana pembangunan yang dilakukan diarahkan pada perubahan, peningkatan dan penguatan ekonomi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tentu percuma dong, kalau pembangunan kita tidak berkorelasi dengan kesejateraan masyarakat, bukan hanya masyarakat kecamatan muara wis, tapi juga seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
“Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dilibatkan. Tidak bisa semua dibebankan oleh APBD Kabupaten. Perusahaan melalui TJSP-nya harus ikut berkontribusi, Pemerintah Desa melalui ADD dan DD nya, DPRD propinsi dengan bankeu APBD propinsi dan DPR RI melalui DAK APBN-nya, tambah Saleh.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Muh.Huldi
Saleh dalam sambutannya mengatakan perlu sinergitas seluruh stakeholder pembangunan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Tema yang diusung itu menggambarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu bagaimana melakukan transformasi ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Saleh, tranformasi itu bisa dimaknai sebagai perubahan menuju yang lebih baik dan bisa juga dimaknai dengan peningkatan atau juga penguatan ekonomi masyarakat.
“Dalam konteks ini, bagaimana pembangunan yang dilakukan diarahkan pada perubahan, peningkatan dan penguatan ekonomi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tentu percuma dong, kalau pembangunan kita tidak berkorelasi dengan kesejateraan masyarakat, bukan hanya masyarakat kecamatan muara wis, tapi juga seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
“Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dilibatkan. Tidak bisa semua dibebankan oleh APBD Kabupaten. Perusahaan melalui TJSP-nya harus ikut berkontribusi, Pemerintah Desa melalui ADD dan DD nya, DPRD propinsi dengan bankeu APBD propinsi dan DPR RI melalui DAK APBN-nya, tambah Saleh.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Muh.Huldi