Selama ini, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dengan belum terpenuhi hak-haknya. “Untuk memastikan bahwasanya mereka memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka terpenuhi, Pemkab Berau berusaha agar Raperda ini segera ditetapkan menjadi Perda,” katanya saat diwawancara KoranKaltim.
Dijelaskannya, Raperda tersebut akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak para penyandang disabilitas yang selama ini kurang diperhatikan. Contohnya, lanjut dia, seperti di gedung DPRD Berau yang hingga kini belum memiliki tangga khusus pengguna kursi roda.
“Jadi ketika ada orang berkursi roda ingin masuk ke ruangan rapat gabungan ini tidak bisa. Karena tidak ada jalurnya,” ujarnya.
Selama ini, Agus mengakui kantor-kantor pelayanan milik Pemkab Berau memang belum ada yang memperhatikan hak penyandang disabilitas. “Karena itu melalui perda ini kami menginginkan seluruh kantor pelayanan akan memperhatikan hak-hak disabilitas ini” ucapnya.
Tidak hanya mengatur desain bangunan. Raperda tersebut nantinya juga mengatur juga hak-hak penyandang disabilitas lainnya. “Misalnya ketika lagi antre di pelayanan umum, dan orang disabilitas datang belakangan. Maka dia harus didahulukan,” pungkasnya. (Ind/Adv)
