Menurut dia, kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi di perairan Sungai Mahakam. Seharunya kata Safuad, hal itu bisa dicegah dan diantisipasi, asalkan aparat tegas memberikan sanski kepada pemilik tongkang yang lalai.
“Masyarakat jadinya yang jadi korban dan dirugikan. Nah, kalau sudah demikian, siapa yang akan bertanggungjawab dengan hal itu?” tanya dia. Politikus PDI Perjuangan ini juga menyayangkan insiden seperti itu bisa terjadi. Safuad meminta aparat kepolisian mengungkap secara detail kasus tersebut. Sehingga tidak hanya ganti rugi yang harus ditanggung pemilik tongkang. Tetapi juga sanksi akibat dugaan kelalaian.
“Mengapa tongkang bisa sampai hanyut seperti itu. Ini kan membahayakan sekali. Jangan sampai setelah ganti rugi, kasus ini dianggap selesai. Itu pastinya ada dugaan pelanggaran. Karena tidak mungkin bisa menabrak rumah warga tanpa ada unsur kelalaian,” tuturnya.
Dia pun mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Kaltim menindaklanjuti dan mendalami kasus tersebut. Apabila terbukti terdapat kelalaian, kedua dinas itu harus memberikan sanksi pada perusahaan pemilik tongkang.
“Sanksinya apa? Itu nanti biar mereka yang menentukan. Ada dasarnya kok itu. Namanya kelalaian, itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada sebab yang disengaja atau tidak. Pihak KSOP juga harus memastikan dokumen tongkang itu, apakah ada atau tidak. Jika ditemukan pelanggaran harus ditindak tegas,” tegasnya.
Lanjut dia, pihak terkait yang menjadi leading sektor harus lakukan pengawasan ketat. Terutama pada tongkang atau kapal yang kerap beroperasi di Sungai Mahakam.
“Semoga kasus-kasu serupa tidak terjadi lagi. Masalahnya ini cukup menakutkan juga bagi masyarakat kita,” pungkasnya. (adv/hms6)
Menurut dia, kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi di perairan Sungai Mahakam. Seharunya kata Safuad, hal itu bisa dicegah dan diantisipasi, asalkan aparat tegas memberikan sanski kepada pemilik tongkang yang lalai.
“Masyarakat jadinya yang jadi korban dan dirugikan. Nah, kalau sudah demikian, siapa yang akan bertanggungjawab dengan hal itu?” tanya dia. Politikus PDI Perjuangan ini juga menyayangkan insiden seperti itu bisa terjadi. Safuad meminta aparat kepolisian mengungkap secara detail kasus tersebut. Sehingga tidak hanya ganti rugi yang harus ditanggung pemilik tongkang. Tetapi juga sanksi akibat dugaan kelalaian.
“Mengapa tongkang bisa sampai hanyut seperti itu. Ini kan membahayakan sekali. Jangan sampai setelah ganti rugi, kasus ini dianggap selesai. Itu pastinya ada dugaan pelanggaran. Karena tidak mungkin bisa menabrak rumah warga tanpa ada unsur kelalaian,” tuturnya.
Dia pun mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Kaltim menindaklanjuti dan mendalami kasus tersebut. Apabila terbukti terdapat kelalaian, kedua dinas itu harus memberikan sanksi pada perusahaan pemilik tongkang.
“Sanksinya apa? Itu nanti biar mereka yang menentukan. Ada dasarnya kok itu. Namanya kelalaian, itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada sebab yang disengaja atau tidak. Pihak KSOP juga harus memastikan dokumen tongkang itu, apakah ada atau tidak. Jika ditemukan pelanggaran harus ditindak tegas,” tegasnya.
Lanjut dia, pihak terkait yang menjadi leading sektor harus lakukan pengawasan ketat. Terutama pada tongkang atau kapal yang kerap beroperasi di Sungai Mahakam.
“Semoga kasus-kasu serupa tidak terjadi lagi. Masalahnya ini cukup menakutkan juga bagi masyarakat kita,” pungkasnya. (adv/hms6)