Menurut Agus, saat ini pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Bahwa sekian banyak dana yang sudah digelontorkan pada pembangunan jalan tol di sesi satu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus cepat selesai.
“Memang ada hambatan di sesi satu pada segmen lima dari Palaran menuju Samboja, karena kontur tanahnya lembek. Ya saya minta itu untuk dimaksimalkan dan segera diselesaikan. Sebab sesi satu itu tanggungjawab APBD,” bebernya.
Politikus Gerindra menyebut, secara keseluruhan persoalan ini menjadi tanggungjawab moral. “Tol itu kalau tidak salah telah dikerjakan sejak 2011 lalu hingga sekarang. Tapi ko tidak selesai-selesai, padahal itu termasuk proyek strategis nasional,” sindir Agus.
Selain itu, faktor pembebasan lahan juga menjadi kendala yang cukup serius. Pun demikian, pemerintah kata Agus, telah menyepakati bahwa persoalan lahan sanggup diselesaikan hinnga akhir Agustus. “Cuman kalau kita lihat juga fisiknya, mampu gak itu menyelesaikan. Banyak juga yang sudah selesai persoalan lahannya, cuman kan fisiknya belum maksimal juga,” tuturnya.
Menurut dia, target penyelesaian jalan tol masih jauh dari kemampuan tehnis. “Kalau target kan silahkan saja gubernur mau optimis. Ya wajarlah memang harus optimis, tapi harus realistis juga,” sebut mantan Anggota DPRD Samarinda ini.
Ia menekankan bahwa pengawasan difokuskan kepada sesi satu yang menggunakan APBD, bahwa semua segmen harus cepat diselesaikan kalau mau diserap anggarannya. “Sisa anggaran yang harus dialokasikan untuk tol ini juga tidak banyak lagi, sekitar sekita Rp 139 miliar,” terang Agus. “Kita siapkan saja dananya, pemeritnah juga menyiapkan. Tinggal sekarang perogresnya memang saya dengar ada minus sekitar tujuh persen dari target,” sambungnya.
Pun demikian, pembangunan jalan tol kata Agus, selesai ataupun tidak selesai, sesuai dengan aturan harus putus kontrak, dan dilelang ulang. “Kalau sudah demikian, ya berarti kan memang perencanaan awalnya tidak sempurna. Itu sebuah kegagalan menurut saya,” pungkas dia. (adv/hms6)
