Sebab itu pansus bersama tim teknis akan melakukan kajian dan evaluasi baik data, informasi dan bukti dilapangan. Keterlibatan tim teknis guna menjaga agar proses evaluasi bisa berjalan objektif, transfaran dan akuntabel sehingga semua proyek pembangunan tahun jamak diharapkan bisa rampung dan tidak meninggalkan pekerjaan rumah bagi kepala daerah selanjutnya.
Adapun hasil cross check ke dua proyek tahun jamak tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satunya, masih ditemukan lemahnya daya serap anggaran padahal, deadline waktu kontrak kerja hanya menyisakan beberapa bulan kedepan atau maksimal akhir Desember 2018.
Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2017 DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menuturkan seperti pembangunan Jembatan Mahakam IV yang progres dan daya serap anggarannya dinilai masih lemah.
“Untuk bentang tengah saja hampir Rp 100 miliar masih belum terserap, belum lagi sisi darat yaitu jalan pendekat sisi Samarinda Kota - Samarinda Seberang yang kurang lebih Rp 50 miliar juga belum terserap. Ini bukan jumlah yang sedikit,” kata Sapto didampingi Suterisno Toha, Ahmad Rosyidi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Pemprov Kaltim Joko Setiono, Perwakilan PT Waskita Karya Ikhwan, Manager PT Pembangunan Perumahan (PP) Ahmad, Tim Teknis dan lainnya.
Selain itu, pembangunan jalan pendekat Jembatan Mahakam IV sisi Samarinda Seberang sepanjang 368, 65 meter sebagaimana laporan progresnya per 25 Juni 2018 sebesar 71, 55 persen dari rencana awal 88,83 persen.
Kendati diatas kertas progresnya cukup tinggi akan tetapi dalam pantauan pansus dan tim teknis dilapangan masih mempertanyakan terkait bagaimana kualitas konstruksi, kualitas sumber daya manusia para pekerja hingga kesanggupan selesai sesuai target.
“Oleh sebab itu penting bagi para kontraktor agar selain mengejar target penyelesaian juga harus memperhatikan kualitas hasil pekerjaan. Ini penting guna menghindari berbagai persoalan yang timbul dikemudian hari,” katanya.
Politikus Partai Golkar ini menyebutkan sedangkan untuk Bandara APT Pranoto Samarinda realisasi keuangan sudah mencapai 93 persen. Hanya masih ada terkendala pada pengerjaan penimbunan di runway strip.
Ia menyarankan, agar Pemprov Kaltim dapat meminta izin tambahan jam kerja kepada pihak otoritas bandara terkait pengerjaan timbunan di runway strip. Pasalnya, hingga saat ini pengerjaan timbunan baru bisa dikerjakan pada malam hari atau setelah tidak ada kegiatan penerbangan.
“Timbunan tanah untuk satu layer saja membutuhkan waktu tiga minggu sampai satu bulan. Sedangkan masih ada tiga layer yang belum selesai dengan estimasi waktu bisa sampai tiga bulan. Kalau hanya dikerjakan pada malam hari sulit terkejar, oleh karena itu penting dikerjakan dari pagi atau siang agar sesuai target,” jelasnya.
Senada, Anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2017 Suterisno Toha menilai lemahnya daya serap anggaran pada pembangunan Jembatan Mahakam IV harus disikapi serius oleh para kontraktor.
Pasalnya, apabila pengerjaan tidak selesai pada jadwal yang telah disepakati maka akan berlaku sangsi, mulai dari yang paling ringan yakni denda hingga yang paling berat pemutusan kontrak.
“Untuk menghindari itu semua maka saya sarankan agar pekerja, peralatan dan waktu kerja agar bisa dimaksimalkan agar target bisa diselesaikan. Sebab ini akan berkaitan dengan penganggaran di P - APBD Kaltim 2018. Bagaimana mau dianggarkan kalau progres keuangan dan fisiknya belum optimal,” ujarnya.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Pemprov Kaltim Joko Setiono mengatakan terkait arus lalu lintas kolong jembatan Mahakam pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna melakukan pengaturan. "Segera nanti kami akan menemui Pak Gubernur untuk bisa diambil langkah kongkrit seperti Pergub atau sejenisnya guna mengatur bagaimana jam -jam lewat untuk kapal dan ponton pengangkut batu bara,” imbuhnya.
Joko juga mengingatkan para kontraktor untuk tetap memperhatikan keselamatan kerja sebab beberapa bulan terakhir kondisi cuaca yang ektrem. Selain itu, pentingnya untuk menambah tenaga kerja agar tidak lepas dari target penyelesaian. (adv/hms4)
