Selain itu, tambahan dalam DPSHB juga berasal dari pemilih pemula yang baru saja berusia 17 tahun atau telah menikah. “Semua itu kita gabung dan diplenokan hari ini (kemarin). Sehingga kenaikannya ada sekitar 10 ribu lebih,” lanjutnya.
Tidak hanya daftar pemilih saja yang bertambah, Tempat Pemungutan Suara atau TPS juga terjadi penambahan dikarenakan pada Pemilu 2019 mendatang, setiap satu TPS hanya diperbolehkan memiliki DPT maksimal 300 pemilih. “Kalau saat Pilgub kan satu TPS maksimal 800 pemilih, maka jumlahnya 1.363 TPS. Kini berubah lagi menjadi 2.050 dan ini naiknya drastis sehingga berimplikasi terutama terhadap anggaran yang pastinya menjadi lebih besar,” jelasnya.
Naiknya anggaran itu disebabkan adanya penambahan petugas KPPS yang jumlah keseluruhan mencapai 14.350 anggota. Jumlah itu didapatkan atas perhitungan 7 anggota KPPS dikali 2.050 TPS. “Paling banyak yang makan anggaran Pemilu ada di honor petugas KPPS. Tapi berapa nilainya, saya belum tahu karena itu diatur oleh APBN. Cuma kita berpikir, beban anggaran Pemilu ya di honor itu ditambah dengan surat suara,” ucapnya.
KPU nantinya hanya menerima anggaran Pemilu 2019 berdasarkan ketetapan di APBN. “Kami belum tahu berapa kebutuhannya, yang jelas sudah ditanggung negara. Kita tinggal menerima hibahnya saja,” terangnya.
Dalam pleno yang turut melibatkan Panwaslu, PPK dan PPS se kota Balikpapan ini, Noor Thoha juga mengungkapkan terjadinya pengurangan Petugas Pemilih Kecamatan yan awalnya 5 orang menjadi 3 orang. “Itu kan masuk dalam pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, sekarang lagi judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja keputusannya, apakah kembali ke lima orang atau tetap 3 orang saja untuk PPK,” sebutnya.
Noor Thoha juga mengatakan bahwa sebagian besar partai politik harus memperbaiki dan melengkapi syarat berkas pendaftaran bakal calon legislatifnya. Perbaikan dan pelengkapan berkas itu mayoritas di syarat fotokopi ijazah yang belum dilegalisir. “Banyak yang harus melengkapi, termasuk surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, SKCK, macam-macam,” beber Noor Thoha tanpa mau menyebut partai mana saja yang dianggap bakal calegnya belum memenuhi syarat pendaftaran.
“Tidak boleh diungkap karena itu menyangkut kredibilitas partai politik, yang pasti secara umum semua memperbaiki berkas syaratnya. Utamanya ya itu tadi, legalisir ijazah dan surat keterangan jasmani dan rohani, termasuk surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh BNN,” paparnya. (adv/hn518)
