Pansus Minta Masukan Lembaga Bantuan Hukum

“Raperda ini nantinya sebagai pedoman dalam pemberian bantuan hukum bagi warga miskin, sehingga penting untuk melibatkan lembaga bantuan hukum maupun sejenisnya agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Jahidin didampingi Andarias P Sirenden, dan Veridiana Huraq Wang.

Pihaknya, meminta berbagai masukan pada pertemuan ini agar juga disampaikan secara tertulis yang kemudian akan dikaji dan dievaluasi baik dalam rapat internal maupun rapat konsultasi ke pemerintah pusat.

Adapun masukan tersebut salah satunya, tentang definisi masyarakat miskin agar dimasukan pada salah satu pasal pada draf raperda dimaksud. Selain itu tentang bagaimana mekanisme ketika masyarakat miskin meminta bantuan hukum.

“Pengertian masyarakat miskin agar tidak menjadi polemik adalah mereka yang mengantongi keterangan warga miskin dari kelurahan atau kecamatan, dan memang penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ketika raperda ini telah disahkan,” jelasnya. (adv/hms4)

Pansus Minta Masukan Lembaga Bantuan Hukum

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini