Selain itu kata dia, pihak perusahaan juga terkesan memonopoli tataniaga sawit. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan enggan membuka kerjasama dengan para petani. “Pabrik-pabrik seharusnya tidak boleh menutup peluang bagi petani yang disekitarnya. Pihak perusahaan atau pabrik terkesan malah memonopoli tataniaga yang ada di sana,” beber Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini.
Ada satu permasalahan yang sangat serius disampaikan Muspandi, bahwa ada perusahaan di Kabupaten PPU dan Paser, yaitu Perusahaan Terbuka Gawi Makmur Kalimantan (PT GMK) enggan bermitra dengan masyarakat pekebun yg ada di sekitar HGU perusahaan.
Apa lagi saat ini dengan keluarnya Permentan Nomor 1 Tahun 2018 penganti Permentan Nomor 14 Tahun 2013 yang mengatur tentang penetapan harga TBS diakhir bulan, sehingga perhitungan untuk pembayaran TBS di lakukan mundur. “Ini membuat masyarkat pekebun kita menderita, apabila TBS mereka tidak diterima oleh pabrik sawit secara langsung,” ujarnya.
Sedangkan lanjut Muspandi, pihak PT GMK itu hanya menerima TBS dari pihak ke tiga saja. Petani sawit atau mitra-mitranya seperti kelompok tani, koperasi yang hendak menjual hasil sawitnya ke pada pihak perusahaan tidak diperbolehkan.
“Petani mengaku, perusahaan enggan mengambil hasil TBS para petani jika tidak melalu pihak ketiga yang telah ada kerja sama dengan pihak perusahaan. Ini jelas sangat merugikan para petani kita. Nanti komisi II akan lakukan sidak ke lapangan terkait hal tersebut,” tegas dia.
Adapun keluhan petani disampaikan Politikus PAN ini agar mendorong pemerintah setempat segera menerbitkan Perbup (Peraturan Bupati) PPU dan Paser untuk dijadikan aturan terkait pembelian TBS dan penertiban.
Selain itu, dia mendorong segera ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Niaga Sawit, disahkan sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani. Yakni sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
Guna merealisasi semua poin yang disampaikan petani, Muspandi meminta pemerintah daerah segera mengundang seluruh perusahan dan oganisasi petani dalam hal ini masalah harga agar dapat duduk bersama, dan berbicara mencari solusi sesuai dengan keinginan petani.
“Semua perusahaan itu berdiri karena mendapat izin dari pemerintah dan tentunya mempunyai komitmen untuk memberdayakan petani sekitar atau yang ada di daerah PPU maupun Paser. Sehingga sudah kewajiban perushaan untuk membuka ruang kerja sama dengan para petani,” jelas Legislator asal Paser ini. (adv/hms6)
