“Tujuan PKH memang meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social. Sehingga mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Dari sini menciptakan kemandirian bagi keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan produk dan jasa keuangan formal,” ungkap Politikus Golkar ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial non tunai yang diberikan.
Maka sudah semestinya mendapat dukungan dan terus didorong bagi Kabupaten/ kota untuk mengembangkan pelaksanaan PKH diwilayahnya masing- masing, serta penguatan kelembagaan selalu menjadi prioritas utama baik Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/kota sampai ke tingkat UPPKH kecamatan.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kaltim, PKH di Provinsi Kaltim telah menunjukkan prestasi yang membanggakan. Awalnya hanya di 2 Kabupaten/kota, Samarinda dan Kutai Barat. Tetapi saat ini diseluruh Kabupaten/kota telah menjalankan PKH. Data terakhir tahun 2017 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) peserta program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Kaltim sebanyak 37.826 KPM. Dengan jumlah tenaga SDM yang terdiri dari koordinator wilayah 2 orang, operator tingkat provinsi 1 orang, koordinator kabupaten/kota 9 orang, operator Kabuapaten/kota 19 orang dan pendamping Kabupaten/kota 158 orang.
“Ini menjadi indikator pemerintah sudah cukup berkomitmen menanggulangi kemiskinan di Kaltim. Harus terus ditingkatkan dan antisipasi segala kendala yang ada seperti masalah geografis yang susah di jangkau, akses internet belum maksimal, penguatan data serta biaya tranportasi yang besar menuju ke lokasi keluarga penerima manfaat,” urainya. (hms5)
