“Melalui sarana itulah, masyarakat memberikan penilaian yang secara praktisnya dengan memberikan tanda coblos pada kolom pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dikertas suara.“ kata Anggotta Komisoner KPU Kaltim Devisi Tehnis, Rudiansyah kemarin.
Kata dia, pilihan tersebut tentunya berdasarkan pilihan rasional masyarakat pemilih atas visi, misi dan program serta pengenalanya kepada masing-masing calon, sehingga menghadirkan keyakinan bahwa pasangan tersebut layak dan mampu menjadi gubernur dan wakil gubernur Kaltim.
Disebut sebagai momen konsolidasi, karena partisipasi masyarakat kaltim dengan berbagai unsur latar belakang, pekerjaan agama, suku dan golongan selama memenuhi kategori sebagai pemilih, dapat dihimbau untuk segera maksimal dan benar dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.
Partisipasi yang tinggi dari masyarakat Kaltim, khusunya para pemilih tentunya akan mememberikan beban moral yang cukup tinggi bagi siapapun terpilih dan ditetapkan sebagai calon gubernu dan wakil gubenur kaltim untuk lima tahun kedepan.
Beban moral menangung amanah yang besar tersebut, pasti akan menjadi panduan bagi pemimpin yang bermoral untuk dapat lebih berpihak kepada kebutuhan mendasar masyarakat Kaltim dan tentunya membawa kaltim yang lebih baik dan terus menjadi lebih baik.
“Sebagai penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur kaltim. Kami (KPU Kaltim,red) bertekat agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan sukses. Asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil ruh atau nyawa yang menjadi pertaruhan agar Pilgub Kaltim dapat berkualtias dan berintegritas.”katanya.
Upayanya lanjut Rudi, adalah dengan telah dilaksanakanya rapat kerja tehnis persiapan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan suara yang melibatkan seluruh devisi kerja KPU kabupaten/kota se-Kaltim pada tanggal 4-6 Juni 2018 di Samarinda.
“Rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk memastikan seluruh unit kerja benar melaksanakan dan memantau serat menganalisis berbagai kemungkinan atau potensi hambatan yang kemungkinan atau potensai yang kemudian menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut di internakl KPU Kaltim.”ungkap Rudi.
Rudi menyampaikan, dalam pilkada serempak tahun 2018 ini, para pemilih diminta dan diharapkan kehadirannya ke TPS dengan membawa Formulir C6-KWK (Surat Pemberitahuan), serta KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) dari Disdukcapil untuk ditunjukkan kepada petugas KPPS.
“Bagi pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diminta untuk hadir di TPS sejak pukul 07.00 sampai 13.00 Wita. Sementara bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, dapat hadir ke TPS sejak pukul 12.00 hingga pukul 13.00 Wita,”imbuh Rudi.
DPT, kata Rudi telah diumumkan di seluruh sekretariat PPK/Kecamatan, PPS/Desa atau Kelurahan dan di tempat pengumuman sekitar lokasi TPS. “Masyarakat juga dapat mengecek dirinya apakah telah terdaftar sebagai pemilih melalui akses www.infopemilu.kpu.go.id,”pesan Rudi.
Rudi meminta kepada seluruh jajaran petugas PPK, PPS khususnya KPPS memastikan bahwa Formulir C6-KWK benar-benar disampaikan kepada pemilih dengan mendatangi setiap rumah pemilih. Karena dengan adanya penyampaian langsung mendatangi rumah setipa pemilih, itulah bahwa program sosilisasi berbasis keluarga dapat berjalan. Diamana para petugas menyerhakan Formulir C6-KWK juga menyampaikan himbauan agar pemilih dapat menyisahkan waktu diantara aktivitas rutin atau liburnya pada hari Rabu , 27 Juni 2018 untuk datang ke TPS.
“Karena hari itu diliburkan memang berkaitan dengan hari pemungutan suara pilkada serentak 2018. Jadi kami meminta kepada yang mempunyai hak pilih agar datang ke TPS untuk memilih, dan setelah itu baru melanjutkan aktivitas,”pesanya.
Rudi mengimbau, agar masyarakat tidak terpengaruh berbagai kampanye negative yang memecah belah, berita bohong/hoax, dan politik uang. Rudi berharap masyarakat mampu memilih pasangan yang benar dalam mengharagai masyarakatnya, yaitu dengan niat tulus dan kemapuanya membawa kaltim menjadi lebih baik, bukan dengan menghargai masyarakat melalui sejumlah rupiah.
Pilgub Kaltim dibiayai hingga ratusan juta rupiah, dan itu bukan uang KPU, juga bukan uang pemerintah daerah. Sejatinya itu adalah uang rakyat yang mebiayayai para paslon untuk berkompotisi. Maka, siapapun yang terpilih harus mengkonversinya dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat kaltim agar maju.
KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten dan Kota seluruh Kaltim beserta jajaran PPK, PPS dan KPPS akan benar-benar berupaya semaksimal mungkin bekerja dengan profesional dan menjaga integritas sebaik mungkin. Karena itu kunci terwujudnya Pilgub Kaltim yang sukses dan damai. (adv/sab)
