“Jadi kami belum pelajari detailnya. Karena tidak hanya pengelolaan usaha dari modal sebelumnya yang kami lihat. Tentu ada analisasi-analisa, feasibility study, dan rencana kerja dari uang Rp 100 miliar itu. Hal itu belum disampaikan pada kami,” katanya.
Jika sejumlah syarat tersebut telah dipenuhi, maka DPRD akan menyepakati pengajuannya. Sebab penambahan modal memiliki nilai profit bagi pemerintah daerah. Alasan lain, perusahaan memiliki pola pengelolaan keuangan dan aset yang dinilai memenuhi standar layak untuk pemerintah menyetorkan modal. Terbukti beberapa tahun terakhir laba yang didapatkan kian meningkat.
“Pada 2012 pendapatan perusahaan itu minus. Sekarang sudah bertambah. Sehingga mereka memiliki aset triliunan. Pendapatan mereka sudah miliaran setiap tahun,” ungkapnya.
Perkembangan lainnya, perusahaan sudah mampu mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Batu Bara (PLTUB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). “Memang yang terkendala di batu bara dan gas. Tetapi mereka sedang menjajaki listrik tenaga uap. Perkembangannya sangat luar biasa. Walaupun itu belum selesai, tetapi sudah mulai disepakati,”katanya.
Meski demikian, diakui bila perusahaan tersebut masih menyetor laba yang kecil untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terbukti tahun lalu perusahaan hanya menyetor laba Rp 1 miliar. Karena itu, besaran laba yang disetor pada pemerintah daerah tersebut belum memuaskan DPRD Kaltim. Pasalnya, kontribusi perusahaan kelistrikan mestinya lebih tinggi untuk menambah PAD.
“Mungkin karena mereka belum memiliki wilayah usaha. Wilayah usaha itu bentuknya mereka memiliki power plant. Kemudian mereka bisa menjual listriknya pada masyarakat. Power plant itu sudah ada, tetapi belum dijual,” ungkapnya.
Namun di atas semua syarat tersebut, DPRD Kaltim akan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. “Kalau memang itu memungkinkan, bisa kami setujui. Karena itu modal,” saranya. (adv/sab)
