Sementara jika menanggapi soal efektifitas penggunaan kotak suara transparan, akan baru terlihat hasilnya ketika kondisi dilapangan. “Namun jika melihat seperti contoh adanya kecurangan kotak kosong yang kemudian ditukar dengan kotak lain, maka dengan jenis transparan kecurangan tersebut bisa dihindari,” kata Irwan.
Soal spesifikasi detail kotak, Irwan mengatakan tentu pemerintah pusat yang memiliki kewenangan menentukkan berdasarkan pembahasan dan kajian serta menyesuaikan anggaran. Sementara terkait adanya pro dan kontra pengadaan kotak berjenis transparan, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. “Sudah diatur dengan jelas, amanat Undang-Undang harus dilaksanakan, pro dan kontra pun hal yang biasa. Kita lihat efetivitasnya saja kalau sudah berjalan,” sebut Politikus Golkar ini. (hms5)
Sementara jika menanggapi soal efektifitas penggunaan kotak suara transparan, akan baru terlihat hasilnya ketika kondisi dilapangan. “Namun jika melihat seperti contoh adanya kecurangan kotak kosong yang kemudian ditukar dengan kotak lain, maka dengan jenis transparan kecurangan tersebut bisa dihindari,” kata Irwan.
Soal spesifikasi detail kotak, Irwan mengatakan tentu pemerintah pusat yang memiliki kewenangan menentukkan berdasarkan pembahasan dan kajian serta menyesuaikan anggaran. Sementara terkait adanya pro dan kontra pengadaan kotak berjenis transparan, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. “Sudah diatur dengan jelas, amanat Undang-Undang harus dilaksanakan, pro dan kontra pun hal yang biasa. Kita lihat efetivitasnya saja kalau sudah berjalan,” sebut Politikus Golkar ini. (hms5)
