“Ada Posyandu yang memang sudah bagus, mewah ber-AC, tapi ada Posyandu yang kunjungan bayinya banyak namun bangunannya tidak memadai, bahkan ada yang masih numpang di teras toko,” ujar Yohana.
Untuk mengetahui permasalahan masing-masing Posyandu, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berkolaborasi dengan TP PKK, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (DSP3M) melakukan assessment (penilaian) terhadap seluruh posyandu di Kota Bontang pada Juni dan Juli 2018.
“Asessment ini menilai terhadap beberapa indikator yang harus ada di Posyandu meliputi pengelolaan, administrasi, kontribusi, pemanfaatan pelayanan, serta pengembangan dan pendudung,” ujarnya.
Terpisah, Ketua TP PKK Bontang Hapidah Basri Rase, mengapresiasi kegiatan assessment. Hapidah berharap kegiatan ini dapat diaplikasikan pada kegiatan bersumber daya masyarakat seperti PHBS.
Sementara itu, Jamila Suyuthi, Kasi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Kota Bontang, mengatakan kegiatan ini mutlak dilakukan agar intervensi Posyandu terarah.
“Hasil assessment ini bakal jadi bahan rapat koordinasi Posyandu se-Bontang, Agustus 2018,” jelasnya.
Menurut Jamila, Posyandu berhasil jika semua berperan aktif. “Posyandu akan berjalan bila ada warga yang datang, ada kader melaksanakan pelayanan Posyandu, sehingga fungsinya dapat berjalan optimal,” bebernya.
Di lain pihak, Febri Manik, dari DSP3Mberharap setelah assessment akan diperoleh data lengkap kondisi Posyandu di Bontang untuk mendorong regulasi dan memunculkan peran pembinaan pemberdayaan masyarakat. (cil/hms)