“Komisi II dengan mitra kerja masih melakukan penyesuian, dan dari hasil diskusi memang banyak masukan yang perlu untuk dijabarkan dan dimasukkan kedalam draf perda agar hasilnya maksimal,” kata Edy ketika memimpin rapat kerja Komisi II DPRD Kaltim dengan Disnak Kaltim, Biro Hukum Setda Kaltim, dan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Selasa (5/6).
Salah satu hal yang berkembang dari hasil diskusi, menurut dia seperti identifikasi sapi dan kerbau betina produktif yang terjadi perbedaan pendapat antara Kemendagri dengan Disnak Kaltim.
“Perbedaan persepsi dimaksud yakni Kemendagri berpandangan bahwa sapi betina produktif ialah sapi yang melahirkan maksimal 5-6 kali anakan, sedangkan Disnak berpandangan tidak ada batasan berapa kali jumlah melahirkan,” sebutnya.
Jadi hasil rapat ini nantinya akan masih kembali dikonsultasikan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI. (adv/hms4/hms5)
“Komisi II dengan mitra kerja masih melakukan penyesuian, dan dari hasil diskusi memang banyak masukan yang perlu untuk dijabarkan dan dimasukkan kedalam draf perda agar hasilnya maksimal,” kata Edy ketika memimpin rapat kerja Komisi II DPRD Kaltim dengan Disnak Kaltim, Biro Hukum Setda Kaltim, dan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Selasa (5/6).
Salah satu hal yang berkembang dari hasil diskusi, menurut dia seperti identifikasi sapi dan kerbau betina produktif yang terjadi perbedaan pendapat antara Kemendagri dengan Disnak Kaltim.
“Perbedaan persepsi dimaksud yakni Kemendagri berpandangan bahwa sapi betina produktif ialah sapi yang melahirkan maksimal 5-6 kali anakan, sedangkan Disnak berpandangan tidak ada batasan berapa kali jumlah melahirkan,” sebutnya.
Jadi hasil rapat ini nantinya akan masih kembali dikonsultasikan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI. (adv/hms4/hms5)