Edi menambahkan, yang harus dibenahi dari pengelolaan zakat, komitmen bersama antara Baznas dengan Pemkab kukar, saat ini Baznas terkesan jalan sendiri. Selain itu yang harus dibenahi adalah dari tata kelola organisasi, dengan peningkatan kapasitas pengumpul zakat.
“Dan memberikan pemahaman yang intens ke masyarakat juga harus jadi perhatian, agar masyarakat mau membayar zakat ke Baznas,” katanya.
Edi juga berkeinginan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Baznas, bisa bersinergi dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Kukar.
“ Penduduk miskin di Kukar mencapai 7,99 persen dari total penduduk Kukar, ini akan menjadi tugas bersama antara pemkab dan Baznas,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Baznas Kukar Ali Sauty mengatakan, masyarakat diperbolehkan membayar zakat langsung ke mustahiq, asalkan sesuai syariat islam. Apa yang sudah dilakukan Baznas saat ini, memaksimalkan pengumpulan zakat di lingkungan PNS pemkab Kukar, dengan membentuk Unit pengumpulan zakat(UPZ) di OPD-OPD.
“ Sudah terbentuk 27 UPZ. Dari Juni 2017-Mei 2018 sudah terkumpul zakat sebesar Rp 220.205.875 juta dari 1.114 wajib zakat, yang dibagikan ke 628 Mustahiq se-Kukar,” paparnya.
Pada kesempatan itu pula, Baznas Kukar memberikan penghargaan kepada UPZ yang berprestasi, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum(DPU), Dinas Pariwisata, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta beberapa perwakilan sekolah yang ada di Tenggarong.(advertorial)
Penulis : Andriansjah
Editor : Desman Minang
Edi menambahkan, yang harus dibenahi dari pengelolaan zakat, komitmen bersama antara Baznas dengan Pemkab kukar, saat ini Baznas terkesan jalan sendiri. Selain itu yang harus dibenahi adalah dari tata kelola organisasi, dengan peningkatan kapasitas pengumpul zakat.
“Dan memberikan pemahaman yang intens ke masyarakat juga harus jadi perhatian, agar masyarakat mau membayar zakat ke Baznas,” katanya.
Edi juga berkeinginan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Baznas, bisa bersinergi dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Kukar.
“ Penduduk miskin di Kukar mencapai 7,99 persen dari total penduduk Kukar, ini akan menjadi tugas bersama antara pemkab dan Baznas,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Baznas Kukar Ali Sauty mengatakan, masyarakat diperbolehkan membayar zakat langsung ke mustahiq, asalkan sesuai syariat islam. Apa yang sudah dilakukan Baznas saat ini, memaksimalkan pengumpulan zakat di lingkungan PNS pemkab Kukar, dengan membentuk Unit pengumpulan zakat(UPZ) di OPD-OPD.
“ Sudah terbentuk 27 UPZ. Dari Juni 2017-Mei 2018 sudah terkumpul zakat sebesar Rp 220.205.875 juta dari 1.114 wajib zakat, yang dibagikan ke 628 Mustahiq se-Kukar,” paparnya.
Pada kesempatan itu pula, Baznas Kukar memberikan penghargaan kepada UPZ yang berprestasi, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum(DPU), Dinas Pariwisata, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta beberapa perwakilan sekolah yang ada di Tenggarong.(advertorial)
Penulis : Andriansjah
Editor : Desman Minang
