Pemkab PPU Raih Opini WTP Lagi

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). 

Keberhasilan ini sekaligus  menjadi bukti bahwa PPU mampu mempertahankan prestasinya sebagai daerah yang mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. 

Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati PPU, Yusran Aspar dan Ketua DPRD Kabupaten PPU, Nanang Alie, Senin, (28/5) beberapa hari lalu  di Kantor BPK Kaltim Jalan M Yamin Samarinda. 

Usai menerima penghargaan ini Yusran Aspar mengatakan sangat bersyukur karena Kabupaten PPU dua tahun berturut-turut memperoleh predikat opini WTP.

 Prestasi tersebut tidak terlepas peran dari semua jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU khususnya dalam persoalan  keuangan daerah.

 “Alhamdulillah opini dengan level WTP dari BPK perwakilan Kaltim untuk PPU ini dapat kita pertahankan. Keberhasilan ini salah satunya tentu berkat filosofi kerja kita yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang tentunya mampu memotivasi kita semua, “ungkapnya, Selasa (29/5) Kemarin.

 Menurutnya, yang terpenting  lebih dari itu adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menyikapi opini yang diberikan tersebut bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel sebagai hal utama.

 Capaian itu juga bukanlah sekedar untuk dirayakan, tetapi justru pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas laporan keuangan setiap tahunnya. "Jadi hasil ini bukan sesuatu yang sangat utama tapi justru harus jadi cambuk untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja dan terutama di dalam menjaga keuangan daerah PPU  sesuai mandat yang diberikan kepada kita semua. Jika itu mampu dilaksanakan maka prestasi daerah itu dengan sendirinya akan diterima," pungkasnya.

 Kepala Perwakilan BPK Kaltim, Raden Cornell Syarief mengatakan bahwa penilaian opini yang diberikan kepada Kabupaten/Kota adalah bukan hasil pemberian  dari BPK. Namun, semua predikat yang diserahkan merupakan hasil kerja dari pemerintah daerah masing-masing. “Penyerahan laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui pemerintah daerah sudah lakukan peningkatan perbaikan, bahkan ada beberapa daerah yang memiliki opini WTP selama 4 tahun berturut-turut,” ujarnya. 

Raden menyebutkan, keberhasilan daerah meraih WTP tiada lain dari usaha daerah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangannya. Ia menandaskan, penilaian opini yang diberikan BPK buah kerja keras masing-masing pemerintah daerah.

 Dalam penyerahan audit LKPD TA 2017 itu, hampir semua Pemda di Kaltim meraih WTP kecuali Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. Terhadap peraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diharapkan ada komitmen besar untuk meningkatkan perbaikan sehingga bisa meraih WTP. 

“Meski adanya opini WTP tidak mesti semua daerah bebas dari masalah dalam pengelolaan keuangan. Setiap temuan tetap menjadi perhatian semua kepala daerah untuk melakukan perbaikan sesuai amanat UU,” tegasnya.

 Raden menjelaskan, dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, BPK memiliki 4 jenis dasar penilaian yang disampaikan melalui opini BPK.

 Keempat kriteria penilaian yang diberikan itu yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

 Usai dilakukan pemeriksaan berdasarkan 4 kriteria tersebut, BPK kemudian menurunkan 4 jenis penilaian, yakni Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, serta terakhir Tidak Menyatakan Pendapat.

 Kabupaten/kota yang dapatkan WTP TA 2017, yakni Balikpapan, Samarinda, Bontang, Berau, Kutim, Kubar, PPU serta Paser. (adv/wn1017/humas6)