“Sementara penerimaan pajak dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sudah mencapai 49,36 persen dari target Rp575 miliar, saat ini sudah terkumpul Rp291 miliar lebih. Diharapkan realisasi pajak tersebut bisa surplus,” jelas Ismiati di sela acara pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di KPP Pratama Samarinda, Selasa (8/5).
Dikatakan meningkatnya ketaatan masyarakat membayar pajak saat ini, tentu Bapenda Kaltim harus pula meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satunya adalah peningkatkan tiga status sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Pembantu menjadi Samsat Penuh.
Dikatakan, perubahan status tiga Samsat Pembantu menjadi Samsat Penuh yaitu di Kecamatan Rapak (Balikpapan), Samsat Kecamatan Samboja (Kukar) maupun Samsat Kecamatan Samarinda Seberang (Samarinda). Inovasi lainnya adalah kerja sama dengan perbankan serta kerja sama dengan PT Pos Indonesia.
“Setidaknya saat ini telah terjadi transaksi sekitar Rp3 miliar melalui PT Pos Indonesia. Termasuk kerja sama Bankaltimtara, BNI, maupun melalui payman point, ATM dengan pengembangan pelayanan pembayaran pajak, masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Samsat,” paparnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, Ismiati mengharapkan semua target penerimaan pajak daerah bisa tercapai, yang nantinya berkontribusi positif terhadap APBD Provinsi Kaltim. Dimana PAD Kaltim mempunyai kontribusi 52 persen terhadap kontribusi secara keseluruhan, artinya PAD lebih dominan dibandingkan dengan dana perimbangan.
“Jadi kalau PAD 52 persen, berarti dana perimbangan hanya 48 persen, dari 52 persen PAD tersebut 46 persen diantaranya merupakan sporting dari Bapenda Kaltim, dan tanggung jawab kita sekitar Rp3,8 triliun,” kata Ismiati. (mar/sul/adv)
