Masyarakat diberikan hak atau ijin memanfaatkan hutan negara untuk kesejahteraannya dengan bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa maupun hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan hutan.
Gubernur menyebutkan di Kaltim ada sekitar 660.782 hektar luasan hutan yang boleh dikelola masyarakat melalui program perhutanan sosial. Diharapkan, pengelolaan hutan melibatkan masyarakat hingga mampu mengembalikan fungsi hutan serta berimbas pada pemulihan kondisi sungai yang selama ini tercemar.
Selain itu, pengelolaan ekowisata di kawasan hutan mampu mengembangkan pariwisata alam yang sarat unsur edukasi dan rehabilitasi kawasan. Sedangkan kegiatan agroforestry guna memberdayakan masyarakat untuk pengembangan kegiatan usaha pertanian tanpa harus menghilangkan fungsi hutan.
“Kami terus mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk pengembangan industri pariwisata alam dan pertanian dalam arti luas agar sejahtera sekaligus menjaga kelestarian alam dan hutan,” ungkap Awang Faroek. (yans/sul/adv)
Masyarakat diberikan hak atau ijin memanfaatkan hutan negara untuk kesejahteraannya dengan bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa maupun hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan hutan.
Gubernur menyebutkan di Kaltim ada sekitar 660.782 hektar luasan hutan yang boleh dikelola masyarakat melalui program perhutanan sosial. Diharapkan, pengelolaan hutan melibatkan masyarakat hingga mampu mengembalikan fungsi hutan serta berimbas pada pemulihan kondisi sungai yang selama ini tercemar.
Selain itu, pengelolaan ekowisata di kawasan hutan mampu mengembangkan pariwisata alam yang sarat unsur edukasi dan rehabilitasi kawasan. Sedangkan kegiatan agroforestry guna memberdayakan masyarakat untuk pengembangan kegiatan usaha pertanian tanpa harus menghilangkan fungsi hutan.
“Kami terus mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk pengembangan industri pariwisata alam dan pertanian dalam arti luas agar sejahtera sekaligus menjaga kelestarian alam dan hutan,” ungkap Awang Faroek. (yans/sul/adv)
