“Pemerintah telah memberikan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang diberikan untuk dikelola demi peningkatan perekonomian. Oleh karena itu masyarakat pedalaman dan perbatasan dapat memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Awang, akhir pekan lalu.
Dikatakan, dengan HPHD masyarakat pedalaman tidak perlu lagi berpindah-pindah mencari lahan untuk bercocok tanam, baik untuk menanam padi, berkebun maupun untuk kebutuhan lain, karena pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola lahan di sekitar hutan.
Walaupun sudah diberikan HPHD, gubernur diminta kepada masyarakat kiranya tidak sembarangan mengelolanya, tetapi harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak perusahaan, sehingga hutan tetap terjaga dan perekonomian masyarakat juga meningkat. “Kita harus benar-benar memanfaatkan perhutanan sosial, dengan pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya serta menjaga keseimbangan lingkungan,” papar Awang. (mar/sul/adv)
