Gubernur mengakui pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim terus dilaksanakan didasarkan asas umum penyelenggaraan negara. “Penyelenggaraan pemerintahan berasas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional dan asas akuntabilitas,” jelasnya.
Gubernur bersama bupati/wali kota se-Kaltim telah melaksanakan instruksi Presiden terkait rencana aksi daerah pencegahan korupsi. Di antaranya, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
Termasuk meningkatkan pelayanan publik secara prima berasas transparansi dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya. Juga, bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik bersumber dari APBN maupun APBD.
“Pemprov melakukan upaya dengan memperkuat komitmen mewujudkan Kaltim menjadi island of integrity. Melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK),” ungkap Awang Faroek.
Dia meminta OPD dan kepala daerah berlomba-lomba membentuk WBK di wilayah kerjanya masing-masing agar Kaltim menjadi zona integritas. (yans/sul/adv)
Gubernur mengakui pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim terus dilaksanakan didasarkan asas umum penyelenggaraan negara. “Penyelenggaraan pemerintahan berasas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional dan asas akuntabilitas,” jelasnya.
Gubernur bersama bupati/wali kota se-Kaltim telah melaksanakan instruksi Presiden terkait rencana aksi daerah pencegahan korupsi. Di antaranya, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
Termasuk meningkatkan pelayanan publik secara prima berasas transparansi dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya. Juga, bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik bersumber dari APBN maupun APBD.
“Pemprov melakukan upaya dengan memperkuat komitmen mewujudkan Kaltim menjadi island of integrity. Melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK),” ungkap Awang Faroek.
Dia meminta OPD dan kepala daerah berlomba-lomba membentuk WBK di wilayah kerjanya masing-masing agar Kaltim menjadi zona integritas. (yans/sul/adv)