“Sejak abrasi melanda dari tahun 2000-an hingga sekarang tidak sedikit fasilitas yang hilang termasuk lokasi helipad pascakunjungan Presiden RI puluhan tahun silam termasuk beberapa home stay milik PT Kiani Kertas yang menjadi tempat menginap saat Presiden RI dan rombongan ke Pulau Derawan. Bayangkan abrasi sudah mengikis Pulau Derawan sekitar 70-an meter. Apabila diguyur hujan 30-60 menitan maka kampung kebanjiran. Syukur air baru sampai badan jalan dua jalur di perkampungan Pulau Derawan,” jelas Sa’ga.
Memang pada tahun 2016 lalu ada anggaran dari Pemprov Kaltim sekitar Rp 6-8 miliyar untuk menangani abrasi di Pulau Derawan. Namun, karena perencanaan tidak matang maka belum direalisasikan. “Lalu dalam kunjungan kemarin itu saya bahas dengan BPK menyikapi banjir yang sudah masuk ke kampung Pulau Derawan menggunakan Alokasi Dana Kampung (ADK), ternyata sulit kata BPK, sebab prosesnya panjang. Sepertinya perlu bersinergi antara ADK dengan APBD. Tetapi sepertinya perlu pendahuluannya dari APBD. Harapan kita tahun 2019 terealisasi tapi dengan perencanaan yang matang,” katanya.
“Melalui APBD 2019 saya akan memperjuangkan melalui anggaran murni untuk menyikapi kondisi Pulau Derawan. Saya akan melengkapi dengan foto-foto soal fakta di lapangan supaya bisa menjadi prioritas,” imbuhnya lagi.
Mengapa tidak diperjuangkan melalui APBD Perubahan tahun 2018? Meskipun sifatnya urgen, tetapi sifatnya proyek fisik sehingga rentan apabila dipaksakan di anggaran perubahan. Sebab, jangka waktu proses dari penganggaran hingga direalisasikan perlu waktu agak panjang. “Jadi yang perlu dikhawatirkan sekarang ini bukan soal pulau terjual ke orang asing saja tetapi kita jangan lupa juga menangani pulau terkena abrasi. Intinya yang perlu diperhatikan itu bukan terjual tapi hilangnya pulau itu. Khusus Pulau Derawan saya tidak sepaham apabila dikatakan mengecil tetapi lebih tepatnya hanya mengalami pergeseran. Prinsipnya menyikapi abrasi itu perlu ada kajian mengapa abrasi ini terjadi. Yang dikhawatirkan dari bergesernya pasir pasti akan berpengaruh dengan ketersediaan air tawarnya, jadi jangan anggap abrasi ini sepele,” bebernya.
Dia juga menyoroti rencana relokasi pemerintahan yang pernah diwacanakan. “Sekarang ini jumlah Kepala Keluarga di Pulau Derawan mencapai sekitar 300 lebih, dengan jumlah penduduk sekitar 1.000 orang. Masyarakat intinya siap saja direlokasi asalkan lokasinya jelas. Dan sekarang ini pertambahan jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Derawan drastis meningkat dengan dibangunnya beberapa perusahaan perkebunan sawit. Jadi jangan salah kalau Tanjung Batu akan menjadi maju dan padat penduduk sebagaimana Kecamatan Talisayan,”pungkasnya. (ind/adv)
