“Pada saat berakhir kontraknya nanti kita sudah benar-benar siap untuk pengambilan alih PI 10 persen dari Chevron tersebut,” ungkap Yusran Aspar usai melakukan penandatanganan pakta integritas pendirian anak perusahaan Perusda, Kamis (12/4).
Sebenarnya, lanjut Yusran, hingga saat ini Pemda PPU telah cukup banyak membentuk lembaga atau badan hukum lainnya. Namun hingga saat ini masih mengalami kendala dalam pengelolaan di lapangan. Yang pasti modal merupakan kunci utama bagi kemajuan itu.
“Ke depan jika persoalan modal memang merupakan masalah utama semestinya Pemda PPU harus siap melakukan penyertaan modal, tetapi lembaga yang ada juga harus disertai dengan peralatan yang canggih dan master plan yang teruji. Jika semua itu terpenuhi pastilah DPRD kita menyetujui itu,” jelasnya.
Direktur Utama PT Yakin Benuo Taka Energi Abdul Rasyid usai pelaksanaan penandatanganan pakta integritas menjelasakan perusahaannya melibatkan 7 komposisi masing-masing komisaris dan direktur perusahaan.
“Dasar pembentukan perusahaan ini adalah Peraturan Bupati Nomor 32 tentang pendirian anak perusahaan Benuo Taka dan Peraturan Menteri (Permen) 27 Tahun 2016 tentang peraturan PI10 persen yang akan berakhir kontraknya,” kata Abdul Rasyid, Kamis (12/4).
Lanjutnya, PT Yakin Benuo Taka Energi didirikan untuk menangani peralihan PI 10 persen saja. Tetapi pada aturan lain tambahnya, perusahaan ini dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan Migas di Kabupaten PPU.
“Jadi kemungkinan sambil menunggu proses PI10 persen masuk pada tahapan penawaran dari pemerintah pusat melalui Pertamina kami juga akan bermanuver untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih berhubungan dengan migas. Jadi semua itu masih memungkinkan tetapi pointernya adalah untuk PI 10 persen,” bebernya.
Ditambahkannya, proses pendirian badan hukum ini telah dilakukan sejak jauh-jauh hari karena proses untuk PI 10 persen ini membutuhkan waktu yang cukup panjang kemudian proses rekrutmen direktur juga melalui assesment yang cukup panjang.
“Tiga orang direktur kemarin juga melalui hasil assesment kemudian satu orang adalah merupakan hak prerogatif Bupati PPU sendiri,” jelasnya.
Lebih jauh kata Rasyid, hampir 15 tahun PPU mengelola migas mampu berjalan dengan baik tanpa persoalan berarti. Sebab, pembelajaran dari pengelolaan Wailawi bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU sesungguhnya telah siap, tinggal pemerintah pusat bersedia atau tidak memberikan kesempatan.
Berdasarkan kajian akademik, jika PI 10 persen tersebut sudah berjalan, kata Rasyid, angka yang akan diterima cukup besar. Dari PI 10 persen itu, gross dapat mencapai Rp 28 miliar per tahun termasuk hak Pemprov Kaltim. Angka itu sangat membantu untuk menopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten PPU.
“Dari kajian akademis PPU diperkirakan akan memperoleh sekitar Rp 10 miliar per tahun, jika itu berjalan mulai Oktober mendatang, di akhir 2019 kita sudah dapat menerima hasil itu,” pungkasnya. (wn1017/humas6)
