Permintaan itu disampaikannya terkait dengan aduan Perhimpunan Pengusaha Kontraktor Migas (PPKM) Kaltim ke Komisi III DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, karena minimnya keterlibatan pengusaha lokal dalam pengelolaan migas di Kaltim.
“Kita menekankan kepada Pemprov Kaltim untuk mengawasi dan turun tangan mengatasi masalah ini. Bagaimana pengusaha lokal bisa memanfaatkan peluang tender dibawah USD 1 juta atau sekitar Rp 10 miliar. Karena itu memang aturannya,” tegasnya.
Bahar – sapaan akrabnya, juga menyampaikan ketika pengusaha lokal memenuhi klasifikasi tender, KKS jangan mempersulit atau memberikan persyaratan yang memberatkan kepada pengusaha kontraktor lokal.
“Karena kalau memberatkan ya percuma, mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan proyek,” ucap Politikus PAN ini. (adv/hms3)
Permintaan itu disampaikannya terkait dengan aduan Perhimpunan Pengusaha Kontraktor Migas (PPKM) Kaltim ke Komisi III DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, karena minimnya keterlibatan pengusaha lokal dalam pengelolaan migas di Kaltim.
“Kita menekankan kepada Pemprov Kaltim untuk mengawasi dan turun tangan mengatasi masalah ini. Bagaimana pengusaha lokal bisa memanfaatkan peluang tender dibawah USD 1 juta atau sekitar Rp 10 miliar. Karena itu memang aturannya,” tegasnya.
Bahar – sapaan akrabnya, juga menyampaikan ketika pengusaha lokal memenuhi klasifikasi tender, KKS jangan mempersulit atau memberikan persyaratan yang memberatkan kepada pengusaha kontraktor lokal.
“Karena kalau memberatkan ya percuma, mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan proyek,” ucap Politikus PAN ini. (adv/hms3)