Menurutnya, dalam pelaksanaan Musrenbang di kelurahan Batu Ampar, usulan warga masih terkait infrastruktur, baik itu pada pembangunan maupun perbaikan. Infrastruktur itu seperti jalan parit besar dan lainnya.
“Kelurahan Batu Ampar saya masih melihat pada infrastruktur, ada 6-7 RT mungkin ada pemekaran RT, sehingga belum masuk usulan karena masih proses administrasi. Sehingga belum masuk usulan yang terakomodir. Infrastruktur bentuknya jalan, parit besar, RT 39 sudah bertahun-bertahun memang lahannya milik pihak ketiga punya pengembang, ada bozem juga. Dan ada kawasan hijau, Jadi tidak semudah membalikkan tangan,” kata Abdulloh.
Usulan Musrenbang katanya, jika dihitung jumlahnya mencapai Rp4 juta-Rp5 triliun. Namun dalam penyerapan aspirasi setiap pelaksanaan Musrenbang, baru sekitar 20 persen yang terakomodir secara keseluruhan. Mengingat keterbatasan anggaran dan melihat skala prioritas pembangunan.
“Masih jauh 20 persen terserap. Skala prioritas dari musyawarah seperti ini dan disesuaikan dengan keuangan. Kalau yang sekarang tidak ada masalah. Memang disadari tidak semua bisa diakomodir,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan Musrenbang, Pemkot Balikpapan, Abdulloh juga menyampaikan pelaksanaan E-Planning, yang mulai berjalan pada tahun ini, dan dapat diakses tahun 2019 mendatang.
Dalam perencanaan pembangunan aspirasi dari bawah ke atas yaitu dari warga ke RT, Kelurahan, Kecamatan hingga ke Pemkot Balikpapan.
“Memang perencanaan pembangunan mulai dilaksanakan mulai tahapan dari bawah. Dalam hal ini mulai dari RT, kelurahan, kecamatan kemudian dirapatkan sampai ke tingkat kota,” ujarnya
Dia mengaku dalam pelaksanaan e-planning yang mulai dilaksanakan tahun ini, akan ada kelemahan dan kelebihannya, dimana masyarakat bisa mengakses. Namun saat melayangkan protes, tidak bisa langsung dirubah sehingga harus melalui proses.
“Cuma ada kelemahan. Artinya ada plus dan minusnya dengan pencanangan e-planing. Perencanaan e-planning ada pro dan kontra. Orang bisa mengakses. Jadi begitu lihat dan saat itu orang bisa protes, tapi tidak langsung hanya mungkin dalam merealisasikannya penundaan pelaksanaan. Sedangkan e-planning tidak bisa dibatalkan. Tapi bisa terpantau,” sebut Abdulloh.
Camat Balikpapan Utara, Fachrul Razji mengungkapkan sesuai dengan UU Nomor 25/ 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan, Musrenbang sistemnya bottom up atau dari dari tingkat RT kemudian berlanjut ke pemerintah.
“Dari RT, kelurahan, kecamatan, SKPD dan pemerintah kota. Selanjutnya Musrenbang tingkat Kecamatan, dilanjutkan pemerintah kota, kemudian nasional,” terangnya.
Dia juga mengatakan, Musrenbang pada tahun ini mulai diterapkan program e-planning.
“Musrenbang pada tahun ini sudah dalam program e-planning. Karena ini tahun 2018 masa transisi, makanya nanti yang menginput pemerintah kota, Insya Allah tahun depan. Dalam perencanaan ini masyarakat bisa melihatnya, mengakses dari ponsel pintar dan laptop,” tukasnya. (din/adv)
