Menurutnya, wilayah Kaltim sangat berbeda dengan kondisi daerah lainnya, khususnya Pulau Jawa yang lebih mapan dalam hal infrastruktur.
“Kita mau menggiatkan kembali pertanian di Kaltim, tapi faktanya infrastruktur tidak memungkinkan, apa yang bisa diperbuat,” ujar Makmur.
Oleh sebab itu, lanjutnya, program yang dilaksanakan HKTI harus tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, karena urusan pembangunan infrastruktur merupakan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah.
Pada Musprov tersebut juga ditetapkan tim formatur yang akan bertugas membantu ketua terpilih dalam penyusunan pengurus baru, terdiri dari perwakilan DPC HKTI Penajam Paser Utara dan Wanita HKTI Kaltim.
Sementara, mantan Ketua HKTI Kaltim Ahmad Husry menuturkan bahwa Makmur HAPK merupakan salah satu kader terbaik yang tepat untuk memimpin HKTI Kaltim.
Ahmad Husry berharap mantan Bupati Berau dua periode itu bisa membawa HKTI Kaltim mewujudkan tujuan utamanya, yakni menyejahterakan para petani.
“Semoga ke depan pertanian di Kaltim bisa makin maju dan sejahtera, serta yang terpenting Kaltim bisa mewujudkan swasembada pangan, dan bila perlu mensubsidi pangan untuk daerah lain,” pintanya.
Sementara itu, Pengurus Dewan Pimpinan Nasional HKTI Manimbang Kaharyadi menegaskan bahwa DPD HKTI Kaltim masih menaungi Provinsi Kalimantan Utara, karena di provinsi tersebut belum dibentuk organisasi secara definitif. Namun demikian, DPN HKTI telah menyiapkan pembentukan pengurus persiapan di provinsi baru hasil pemekaran dari Kaltim itu.
“Mungkin dalam waktu satu dua bulan ini akan kami susun tim formatur pembentukan DPD persiapan di Kaltara dan untuk menjadi definitif prosesnya kurang lebih setahun,” tandasnya. (sab/adv)
