Rumah Warga Bakal Ditertibkan


korankaltim
korankaltim
Koran Kaltim     5 hari yang lalu     74 kali
img Ilustrasi/net

SAMARINDA - Permasalahan banjir masih menjadi momok utama di Kota Samarinda, pasalnya apabila diguyur hujan sebagian kawasan tergenang air.

Salah satu penyebab, kurangnya aliran air ke sungai. Apalagi, masih banyak ditemukan bangunan rumah warga yang berada di pinggiran sungai. Inilah yang menghambat aliran air karena adanya tiang bangunan rumah.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda M Tahrir mengatakan, saat ini di komisi III tengah menggarap peraturan daerah (Perda) daerah aliran sungai (DAS). Itu sudah dibicarakan dan adanya Perda ini Pemkot bisa berkonsentrasi bagaimana menormalisasikan sungai – sungai yang sudah beralih fungsi tersebut.

“Mungkin nantinya di dalam Perda DAS itu isinya Pemkot harus menertibkan bangunan- bangunan yang saat ini menggunakan badan sungai sebagai kawasan pemukiman. Contohnya rumah yang tiangnya diatas sungai. Itu kan, sudah melanggar dan inilah yang menjadi tanggungjawab kami, supaya aliran air itu tidak terhambat adanya bangunan diatas badan sungai,” jelas Tahrir, Senin (16/4).

Ia menegaskan, bangunan yang berada di badan sungai itu sejatinya sudah melanggar peraturan. Sebagai contoh di daerah Loa Janan KM 1 yang tertimpa banjir. Kata dia, faktor utama badan sungai disana sudah dipadati bangunan pemukiman. Kalau memang mau konsisten menangani banjir, mau tidak mau harus melakukan penertiban bangunan pemukiman warga yang berada di badan sungai. “Namun, hal ini tidak segampang itu, kita harus melihat biaya dan melihat kemampuan keuangan daerah, tidak mesti langsung tetapi per tahun bisa diterapkan secara bertahap,” urainya.

Menurut Tahrir, dengan adanya Perda ini merupakan salah satu langkah ataupun cara dalam mengatasi permasalahan banjir yang ada di Samarinda. Bahkan, ia mengaku bulan ini dibicarakan dan melakukan pertemuan dengan pihak terkait.

Tak itu saja, pihak DPRD tak tanggung – tanggung akan melakukan studi banding mengenai Perda DAS ini ke Palembang, Sumatera Selatan, yang sudah menegakan Perda tersebut.”Kami akan melihat sejauh mana efektifitas dari Perda itu berjalan di Palembang untuk menjadi solusi masalah banjir,” harapnya. (sn318)


berita TERKAIT


baca LAINNYA