Penertiban SKM Harus Adil


korankaltim
korankaltim
Koran Kaltim     3 bulan yang lalu     343 kali
img KIAN TERTATA: Sungai Karang Mumus kini terus dilakukan penataan, sehingga dalam jangka panjang diproyeksikan akan menjadi sungai yang semakin bersih dan nyaman untuk dilihat.

SAMARINDA - Siapa pun gubernurnya, penataan Sungai Karang Mumus (SKM) tetap harus dilakukan. Namun hal itu harus dilakukan secara adil dan memperhitungkan sejumlah aspek. 

Hal itu ditegaskan Akademisi Fahukum Unmul, Herdiansyah Hamzah belum lama ini. Castro, sapaan akrabnya mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Diantaranya azas keadilan. Katanya jangan sampai penggusuran hanya mencakup beberapa titik saja.

“Kalau alasan penggusuran adalah rumah warga di atas bantaran sungai, maka semua bangunan di atas bantaran sungai juga harus ditertibkan,” tegasnya. 

Ia melanjutkan, pemkot jangan hanya fokus di salah satu tempat, namun titik lain diabaikan. 

Selain itu pemkot juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Kata Castro, pemkot jangan selalu terbiasa menggusur dengan cara represif lewat aparat dalam hal ini Satpol PP. Tuntutan warga menurutnya harus dipenuhi. “Itu juga harus diperhatikan,” tegas dosen Fahukum Unmul ini. 

Dirinya yakin warga yang menolak pasti punya alasan tertentu. Seperti belum deal-nya biaya ganti rugi lahan. Atau bisa juga fasilitas baru yang ditawarkan pemkot tak memenuhi standar, sehingga mendapat penolakan dari warga. 

“Masih banyak alasan lain. Saya kira hal-hal seperti ini tetap harus diperhatikan pemkot kalau mau tetap menata SKM,” jelas pria yang juga mantan aktivis ini. 

Semestinya pekan ini pemkot sudah harus lakukan rapat koordinasi membahas pemindahan atau relokasi warga bantaran SKM. Namun rencana itu tertunda, karena terbentur agenda politik Wali Kota Samarinda Sjaharie Jaang dengan wakilnya Nusyirwan Ismail. “Belum ada agenda rapat,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dadang Airlangga. 

Dia pun kembali menegaskan bahwa relokasi sudah harus dilakukan. Selain sudah tersedianya perumahan untuk mengganti hunian mereka, pemprov pun bersedia membayar ganti rugi lahan untuk perumahan bagi warga eks bantaran SKM. 

Ditambahkan Dadang, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada tim appraisal untuk menghitung. Termasuk pula harga sewa perumahan di kawasan Handil Kopi, Sambutan, yang disediakan bagi warga eks bantaran SKM. “Bahan dari konsultan sudah ada, termasuk nilai sewa terendah juga. Nanti kami akan sampaikan semuanya kepada masyarakat,” terangnya.  

Batas harga tersebut juga termasuk salah satu opsi yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Hitung-hitungannya nanti disesuaikan dengan masa sewa rumah 20 tahun. Pihaknya berargumen lahan tersebut masih kepunyaan pemkot, sehingga tidak salah kalau pemerintah membangun bangunan baru di atasnya. Lagi pula bangunan di sana statusnya hanya disewakan hingga 20 tahun saja. 

Hal lain yang juga diperhatikan persoalan infrastruktur bangunan di sana. Kendala saat ini adalah butuh perbaikan di beberapa bagian. Seperti ketersediaan air PDAM dan jaringan listrik. Kemudian ada pula bangunan dengan ganggang pintu yang rusak. “Engselnya sudah ada yang rusak. Ya, tidak bayaklah. Kendala cuma di infrastruktur saja,” imbuhnya.  

Relokasi warga bantaran SKM terus berbuntut panjang. Meski pemkot mendesak bahkan telah menurunkan Satpol PP, sebagian warga masih menolak direlokasi. (rs)

berita TERKAIT


baca LAINNYA