SAMARINDA – Sejak dibangun tahun 2004 silam, hingga kini Polder Air Hitam tak pernah dikeruk hingga terjadi penumpukan sedimen. Padahal polder seluas empat hektare tersebut seharusnya menjadi kolam pengendalian banjir. Hanya saja pengerukan pun dinilai tidak akan maksimal tanpa dilakukan pembangunan permanen. Sebab yang terjadi saat ini Konstruksinya masih berupa susunan batu gunung. Sehingga, bila dikeruk akan berdampak buruk pada konstruksinya. 

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Hero Mardanus mengaku sudah mengusulkan kegiatan ini untuk mendapat kucuran dalam APBD 2018. 

“Rencananya memang akan dibangun konstruksi dalam bentuk permanen namun belum kebagian anggaran. Padahal kami sudah menyiapkan rencana tersebut dengan estimasi Rp10 miliar namun nyatanya usulan ini belum disetujui untuk dianggarkan tahun ini,” kata Hero. 

Meski begitu ia pun tetap berupaya untuk melakukan kegiatan pengerukan yang diambil dari anggaran swakelola Rp10 miliar.

Namun anggaram tersebut juga akan dibagi-bagi untuk kegiatan operasional alat berat khususnya water master, dump truck, termasuk gaji dan operasional Satuan Tugas (Satgas).

“Itu termasuk anggaran petugas Hantu Banyu (Petugas kebersihan drainase) yang saat ini berjumlah 86 orang. Yang kami usulkan Rp10 miliar dan semoga saja mendapat persetujuan dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) serta Banggar (Badan Anggaran),” urainya.

Tak hanya itu, Hero juga berharap pada APBD Perubahan juga akan mendapat anggaran lebih besar dari APBD murni tahun ini.

“Ya nanti lah kita lihat apakah pendapatan sudah membaik maka akan kamu usulkan lagi,” tutup Hero. (ms)