Penulis : Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) menerima Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. 

Penyerahan LKPD tersebut dilakukan oleh Anggota 6 BPK RI, Pius Lustrilanang kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Samsun dalam Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Kaltim pada Rabu (8/5/2024). 

Pius Lustrilanang mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim dan DPRD Provinsi Kaltim yang senantiasa mendukung penyelenggaraan keuangan yang akuntabel. "Dalam pemeriksaan keuangan tahun 2023 Pemerintah Kalimantan Timur menerima Opini WTP," ujar Pius.

Dia menuturkan, predikat Opini WTP merupakan pencapaian yang membanggakan karena ini merupakan bukti bagusnya sinergi antar pimpinan di lingkungan Kaltim hingga ke pemerintah pusat. "BPK RI juga tidak henti-hentinya memberikan arahan pada Pemerintah Provinsi Kaltim sehingga kualitas laporan bisa lebih baik," katanya.

Selain itu juga walaupun Pemprov Kaltim menerima Opini WTP, BPK RI  juga memberikan beberapa rekomendasi masukan yang perlu diperhatikan seperti pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

"Bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak lainnya yang belum memadai sehingga belum memaksimalkan pendapatan dari pajak tersebut," ucapnya.

Lalu penetapan penyaluran dan pertanggungjawaban belanja beasiswa yang tidak sesuai ketentuan, sehingga penyaluran beasiswa berpotensi tidak tepat sasaran. "Selain itu pelaksanaan pembangunan irigasi dan jalanan yang tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan yang disajikan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya realisasi pengerjaan," terangnya.

Seluruh temuan ini menurut Pius sudah di muat di dalam laporan tersebut, dirinya juga berharap Pemprov Kaltim bisa segera melakukan perbaikan dengan rekomendasi yang ada sesuai waktu yang telah di tetapkan.

Editor: Maruly Z