Selasa, 07/05/2024

Dishub Samarinda Ajukan Pengadaan Kendaraan Umum untuk Antisipasi Macet dan Polusi Udara

Selasa, 07/05/2024

Ilustrasi angkutan umum yang diusulkan Dishub Samarinda untuk kurangi polusi dan kemacetan. (Foto: Istimewa)

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Dishub Samarinda Ajukan Pengadaan Kendaraan Umum untuk Antisipasi Macet dan Polusi Udara

Selasa, 07/05/2024

logo

Ilustrasi angkutan umum yang diusulkan Dishub Samarinda untuk kurangi polusi dan kemacetan. (Foto: Istimewa)

Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengajukan pengadaan kendaraan umum di Samarinda. Pengajuan tersebut bermula dari permintaan Presiden R, Joko Widodo (Jokowi) pada saat peresmian terminal bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Samarinda Seberang pada Rabu (28/2/2024) lalu.

Pengadaan kendaraan umum ini erat kaitannya dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN)  yang diprediksi akan terjadi lonjakan pendatang.

“Pada saat peresmian terminal Samarinda Seberang, Presiden RI sudah menyampaikan bahwa kita harus menwujudkan angkutan umum,” ungkap Manalu, Selasa (7/5/2024).

Dia mengungkapkan, angkutan umum ini menjadi hal yang penting, terlebih saat IKN Nusantara sudah 100 persen terbangun dan beroprasi yang disusul dengan jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka tujuan bepergiannya hanya Kota Balikpapan dan Samarinda.

“Kalau semua menggunakan kendaraan pribadi, maka betapa macetnya lalu lintas kita antara Samarinda dan Balikpapan,” imbuhnya.

“Anggaplah 11 juta di Samarinda dan 11 juta orang di Balikpapan. Itu sudah bisa kami bayangkan, betapa penuh jalan, sedangkan masyarakat Samarinda sendiri juga sudah membuat macet,” lanjutnya.

Dia mengaku, bahwa sudah melakukan komunikasi dengan Dishub Provinsi terkait supaya tidak menjadi daerah macet.

Menurutnya, kemacetan di pulau Jawa khususnya Jabodetabek disebabkan lambatnya pertumbuhan angkutan umum. Jadi angkutan ini, efek dominonya selain untuk kesejahteraan dan mengurangi polusi udara.

“Kemudian dia juga mengurangi tingkat kemacetan. Kalau bicara kemacetan itu, orang berpikir, ah hanya macet saja, padahal dari kemacetan itu bisa kita kaji secara penelitian berapa biaya BBM yang keluar, terutama yang subsidi,” urainya.

Bahkan untuk mengurangi polusi sehari-hari yang dibersumber dari kendaraan pribadi ini, Dishub Samarinda juga rutin melaksanakan Car Free Day (CFD) pada setiap hari Minggu. Dengan begitu, Manalu berharap, usulan tersebut bisa direalisasikan, dan masyarakat bisa memperlajari pola-pola dalam menggunakan kendaraan umum.

Editor: Maruly Z


Dishub Samarinda Ajukan Pengadaan Kendaraan Umum untuk Antisipasi Macet dan Polusi Udara

Selasa, 07/05/2024

Ilustrasi angkutan umum yang diusulkan Dishub Samarinda untuk kurangi polusi dan kemacetan. (Foto: Istimewa)

Berita Terkait


Dishub Samarinda Ajukan Pengadaan Kendaraan Umum untuk Antisipasi Macet dan Polusi Udara

Ilustrasi angkutan umum yang diusulkan Dishub Samarinda untuk kurangi polusi dan kemacetan. (Foto: Istimewa)

Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengajukan pengadaan kendaraan umum di Samarinda. Pengajuan tersebut bermula dari permintaan Presiden R, Joko Widodo (Jokowi) pada saat peresmian terminal bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Samarinda Seberang pada Rabu (28/2/2024) lalu.

Pengadaan kendaraan umum ini erat kaitannya dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN)  yang diprediksi akan terjadi lonjakan pendatang.

“Pada saat peresmian terminal Samarinda Seberang, Presiden RI sudah menyampaikan bahwa kita harus menwujudkan angkutan umum,” ungkap Manalu, Selasa (7/5/2024).

Dia mengungkapkan, angkutan umum ini menjadi hal yang penting, terlebih saat IKN Nusantara sudah 100 persen terbangun dan beroprasi yang disusul dengan jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka tujuan bepergiannya hanya Kota Balikpapan dan Samarinda.

“Kalau semua menggunakan kendaraan pribadi, maka betapa macetnya lalu lintas kita antara Samarinda dan Balikpapan,” imbuhnya.

“Anggaplah 11 juta di Samarinda dan 11 juta orang di Balikpapan. Itu sudah bisa kami bayangkan, betapa penuh jalan, sedangkan masyarakat Samarinda sendiri juga sudah membuat macet,” lanjutnya.

Dia mengaku, bahwa sudah melakukan komunikasi dengan Dishub Provinsi terkait supaya tidak menjadi daerah macet.

Menurutnya, kemacetan di pulau Jawa khususnya Jabodetabek disebabkan lambatnya pertumbuhan angkutan umum. Jadi angkutan ini, efek dominonya selain untuk kesejahteraan dan mengurangi polusi udara.

“Kemudian dia juga mengurangi tingkat kemacetan. Kalau bicara kemacetan itu, orang berpikir, ah hanya macet saja, padahal dari kemacetan itu bisa kita kaji secara penelitian berapa biaya BBM yang keluar, terutama yang subsidi,” urainya.

Bahkan untuk mengurangi polusi sehari-hari yang dibersumber dari kendaraan pribadi ini, Dishub Samarinda juga rutin melaksanakan Car Free Day (CFD) pada setiap hari Minggu. Dengan begitu, Manalu berharap, usulan tersebut bisa direalisasikan, dan masyarakat bisa memperlajari pola-pola dalam menggunakan kendaraan umum.

Editor: Maruly Z


 

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.