KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Sepekan lebih Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan di Balikpapan, namun belum menunjukan adanya tingkat penurunan kasus terkonfirmasi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Aksi dan Propaganda Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Balikpapan, Rizqi Usman. Menurutnya kebijakan PPKM yang diterapkan Pemkot Balikpapan  justru  berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan.

"Realitas sosial justru malah menunjukkan peningkatan angka positif Covid-19 yang masih melonjak, bahkan sempat menyentuh angka yang fantasitis yaitu 202 kasus yang terkonfirmasi positif pada masa pemberlakuan PPKM. Ini merupakan salah satu hal yang dapat menjadi indikator ketidakefektifan kebijakan PPKM tersebut," kata Usman, Senin (25/1/2021). Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Balikpapan ini menilai bahwa dampak lain pemberlakuan PPKM yakni di sektor ekonomi. 

"Tidak hanya itu yang tidak kalah penting adalah dampak ekonomi yg diakibatkan oleh adanya kebijakan tersebut, banyak pedagang-pedagang kecil yang kemudian dipaksa tutup lebih awal, padahal ada beberapa pedagang yang memang baru buka pada jam malam kemudian hanya beberapa jam setelah itu mereka harus dipaksa tutup,"bebernya.

Dia mempertanyakan kebijakan tersebut, bagaimana dengan para pedagang yang memang bekerja pada malam hari."Pertanyaan kemudian dari mana mereka akan mendapat penghasilan untuk hidup dan menafkahi keluarga mereka dan belum lagi untuk membayar sewa lapak jualan mereka,"cetusnya.

Di tengah merosotnya perekonomian saat pandemi ditambah lagi dengan kebijakan yang timpang, menurut Usman juga dapat menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Kota Balikpapan.

"Bahkan menurut data BPS Kota Balikpapan angka kemiskinan naik lebih dari 1000 jiwa, dari hanya 15 ribu jiwa menjadi 17.020 jiwa atau 2,57 persen. Penyebab bertambahnya penduduk miskin karena berkurangnya pendapatan masyarakat dengan pendapatan rendah yang bertambah hingga 35 persen,"Sebutnya. Jika masalah seperti ini tidak secepatnya diatasi lanjut Usman maka permasalahan ekonomi bisa jadi akan berdampak menjadi permasalahan sosial.

"Tingkat kriminalitas di Kota Balikpapan pun bisa jadi juga akan ikut meningkat, jika pun pemerintah hanya bisa membatasi kegiatan masyarakat setidaknya pemerintah juga memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut, kalau tidak ada kompensasi maka jelas terkesan pedagang atau masyarakat kecil lah yang hanya akan menjadi korban dari kebijakan PPKM tersebut," ungkap Usman.[]

Penulis : */Yudi Hadi
Editor : Rusdi