JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar Mahyudin berniat maju dalam kompetisi menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2019. Dia ingin memperjuangkan kepentingan daerah dan disparitas daerah dengan pusat.

“Kalau saya sendiri sudah dua periode di DPR, sekarang harus memberikan kesempatan kepada kader muda untuk tampil. Keinginan saya sebenarnya lebih mengaktualisasikan diri untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” kata Mahyudin di gedung DPR, Jakarta belum lama ini.

Ia juga merasa sudah tak kondusif lagi berada di partainya sekarang, Partai Golkar. Meskipun, ia mengakui keputusan Golkar untuk mengganti dirinya dengan Titiek Soeharto tak mempengaruhi kenyamanan kerjanya.

“Saya tetap kerja rutin melaksanakan tugas saya di MPR. Saya tidak mau mencampuradukan kepentingan partai dengan kepentingan bangsa dan negara,” kata Mahyudin.

Ia juga merasa suasana di Golkar juga sudah tak hangat dan nyaman. Pria yang pernah mengikuti konvensi calon ketua umum Golkar ini mengakui dinamika internal partainya dianggap tak lagi kondusif.

“Di Golkar saudara saya semua, ini rumah saya, cuma dalam rumah suasananya lagi enggak enak saja, lagi hangat, lagi enggak nyaman,” kata Mahyudin.

Di sisi lain, Mahyudin menghargai adanya tim yang dibentuk Golkar untuk membujuk dirinya agar mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR. Tapi ia menegaskan tetap tak akan mundur.

“Ya belum (dibujuk mundur) sih, tapi saya kira dalam politik itu banyak hal yang bisa terjadi. Kalau ada pemikiran kaya gitu, saya menghargai menghormati apa yang diputuskan DPP, bagaimana nanti kita lihat nanti sesuai mekanisme,” kata Mahyudin.

Ia menegaskan hingga kini tim tersebut belum mendatanginya. Bahkan ia juga belum mendapatkan pemberitahuan apalagi surat. “Saya tidak pernah tidak menuruti masalah pencopotan, yang saya tidak lakukan adalah disuruh mengundurkan diri. Bukan menolak pencopotan,” kata Mahyudin.

Mahyudin mempersilakan partai mencopotnya sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Tapi ia menolak dipaksa mengundurkan diri. “Saya masa disuruh bunuh diri harus mau, kalau bertentangan dengan harga diri dan norma yang ada kenapa harus mau. Ya semuanya kita lihat nanti, proses berjalan,” terang politikus asal Kalimantan Selatan ini. (vvi)