BALIKPAPAN –  Konstestan Pilgub Kaltim 2018 hampir didominasi calon-calon yang berasal dari ibu kota Kaltim, Samarinda. Seperti Syaharie Jaang, Nusirwan Ismail, Rusmadi Wongso, dan  Awang Ferdian Hidayat.

Sementara figure Bupati PPU Yusran Aspar dan Wali Kota Rizal Effendi tersingkir dalam bursa karena tidak ada perahu yang mengusungnya.

Kontentasi ini menurut penilain bakal calon wakil gubernur dari PKS, Hadi Mulyadi merupakan dinamika partai yang berkembang. Sebab politik tidak seperti matematika.  Dia tidak sependapat ini hanya dilihat semata satu kota tapi memang untuk Kaltim.

“Masalah konstelasi politik ini tidak bisa dihitung matik-matik karena ada unsur partai dan unsur personal. Tidak bisa semata dilihat kota,” katanya ditemui di Balikpapan, kemarin.

Menurutnya pemilih yang cerdas bukan melihat sosok calon berasal darimana tapi apa yang menjadikan misi dan visi membawa Kaltim lebih sejahtera.

“Kan kita bukan gubernur Samarinda tapi Katim, Saya kira masyarakat itu kalau yang cerdas akan melihat yang terbaik tidak melihat dari siapa, dari mana,” tandasnya.

Dia tidak sependapat dengan pernyataan bahwa bagi daerah yang tidak terwakili melalui calon yang maju, tidak akan memilih.

“Ampera dulu (Pilgub dua periode lalu)  saya sama Pak Amin putaran pertama di sini menang. Jadi kalau seperti itu tidak bisa bicara perasaan kan ada survei dan ada bukti. Itu hak seluruh masyarakat tidak memilih tapi memilih itu ciri masyarakat yang baik,” ujarnya.

Dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama aktif dalam partisipasi memilih di bilik suara. Hal ni dalam rangka membangun bersama Indonesia khususnya Kaltim melalui demokrasi yang disepakati bersama ini.

“Harus bangun itu. Kita tinggal di Indonesia tidak aktif dalam demokrasi itu berarti kita tidak menjadi warga negara yang baik. Yang baik itu datang sebagai bentuk partisipasi politik. Kalau tidak ada yang baik coblos semua  misalnya. Tapi datang itu baik tidak datang itu tidak baik. Saya walaupun tidak calon saya tetap datang,” ujarnya.

Ditanya soal kekhawatiran keengganan masyarakat datang ke TPS karena persoalan calon yang diusung, hal itu menurutnya menjadi tugas KPU dan pemerintah.

“Itu tugas KPU dan pemerintah sebagai calon saya tugas memenangkan. Itu aktif tugas KPUD dan pemerintah makanya sampean tanya apa yang dilakukan KPUD agar masyarakat mau datang ke TPS,” tukasnya. (din)